Site icon Prokalteng

Kondisi Kantor BPBD Kapuas Memprihatinkan

kondisi-kantor-bpbd-kapuas-memprihatinkan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO Wakil Ketua III DPRD Kalteng Hj Faridawaty Darland Atjeh melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam daerah ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, belum lama ini.

Kunjungan tersebut dalam rangka mendengarkan langsung upaya pemerintah dalam menangani masyarakat menjadi korban banjir yang melanda di beberapa kecamatan, serta mengetahui strategi BPBD membantu menangani penyebaran Covid-19.

“Sebagai wakil rakyat, kita harus tetap banyak belajar. Baik itu dengan cara mendengarkan, memperhatikan, mencatat, melihat, serta menyuarakan tidak hanya pada 2-3 bidang tertentu, namun hampir pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan kebetulan Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir bidang yang ada pada Komisi I dan III, salah satunya BPBD,” jelasnya, Minggu (30/5).

Sebelum berbicara ke hal pokok tujuan kunjungan, Srikandi Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng ini tertegun dengan apa yang dia saksikan saat kunjungan. Pasalnya, kondisi kantor yang seharusnya menjadi pusat penanggulangan bencana justru seperti mengalami bencana.

“Sedih sekaligus prihatin, bangunan yang ada hampir sebagian besar tidak dapat digunakan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai ambruk. Padahal BPBD ini sudah menerima alokasi anggaran untuk melakukan rehab dari pusat melalui dana bagi hasil (DBH) tahun 2020 namun entah karena alasan apa, upaya untuk melakukan rebab ditangguhkan oleh kepala daerahnya,”ungkapnya.

Di sisi lain perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini turut senang mendengar kabar, jika tanah seluas kurang lebih 2 hektare digunakan BPBD tersebut telah di hibahkan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan telah menjadi aset daerah Kabupaten Kapuas.  

“Selain itu penanganan korban banjir juga sudah berjalan, bekerjasama dengan Dinsos dan Disperindagkop. Saya menilai, kepala yang sekarang cukup piawai dalam mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. Tentunya hal tersebut upaya untuk meningkatkan prestasi daerah tanpa harus menggerogoti APBD setempat dan memberikan keuntungan bagi daerahnya,” tutupnya.

Exit mobile version