PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menganggarkan sekitar Rp40 miliar untuk penanganan stunting di provinsi setempat. Anggaran itu disiapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo usai menghadiri kegiatan rapat koordinasi (Rakor), pemetaan rencana kerja dan penandaan anggaran stunting, di Aula Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pembangunan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng, Selasa (6/2).
”Itu untuk provinsi, kita intervensi juga ada membantu, tapi di timnya tersebar di OPD, upaya untuk implementasinya mereka (Organisasi Perangkat Daerah atau OPD),” ujarnya.
Program stunting tersebut, sambung Wagub melekat di OPD masing-masing. Seperti di kesehatan berkaitan dengan posyandu. ”Sebenarnya banyak indikatornya, dinas teknisnya yang tahu,” jelasnya.
Dia menjelaskan, angka stunting di Kalteng masih berkisar di 25 persen. Akan tetapi, pihaknya menargetkan angka stunting turun di 15 persen pada tahun 2024.
”Semua stakeholder dari kabupaten kota ,provinsi termasuk 16 OPD yang termasuk tim untuk menyelesaikan persoalan stunting, kan menyangkut infrastruktur. Seperti PU pasti ada, karena salah satunya penyediaan sanitasi, MCK, air bersih kita pertajam lagi, kalau provinsi hanya mengkoordinasikan. Pelaksanaan di tingkat kabupaten kota,” jelasnya.
”Jadi kalau angka kabupaten tinggi, akan mempengaruhi akumulasi, tapi kalau bergerak sama rendah, tentu akumulasinya juga akan bisa rendah,”imbuhnya.(hfz)