KASONGAN, KALTENGPOS.CO – Penanggulangan kemiskinan kini menjadi perhatian serius Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Katingan, apalagi di tengah pandemi Covid 19 ini. Dalam
pengentasan kemiskinan ini, harus dilakukan secara terpadu dan saling
bersinergi.
Hal ini
disampaikan Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang ketika membuka acara Rapat
Koordinas Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan tahun 2020
baru-baru ini.
Menurut Wakil
Bupati Katingan, penanggulangan kemiskinan dari sisi penghidupan, terutama bagi
masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan, diperlukan
upaya-upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak. Baik dari
sisi pendapatan, maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar, serta intervensi
untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin.
“Ini sangat
diperlukan agar dapat memutuskan rantai kemiskinan yang biasanya diturunkan
secara antar generasi pada keluarga miskin tersebut,” ujarnya.
Kemudian dari
sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi
dalam kegiatan produktif. “Dengan adanya pandemi virus corona atau covid 19
yang kian luas termasuk di Kabupaten Katingan. Kini telah menyebabkan
berhentinya banyak kegiatan usaha dan produksi,” ujarnya.
Oleh sebab
itu pemerintah lanjutnya, juga terus
menyalurkan bantuan sosial baik berupa bantuan non tunai dalam bentuk sembako,
maupun bantuan tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya. Selain itu juga Dana Desa dapat disalurkan dalam bentuk
bantuan langsung tunai, untuk keluarga miskin di desa yang tidak menerima
bantuan PKH kartu sembako, dan kartu pra kerja,†jelas Sunardi.
Dia mengakui,
bahwa pandemi Covid 19 telah mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi atau usaha
maupun sektor produksi. Hal ini membuat hilangnya lapangan pekerjaan dalam
jumlah besar yang berpotensi meningkatnya kemiskinan secara masif. Pemerintah
telah berupaya melakukan pengurangan resiko baik melalui subsidi bantuan
sosial, dan lainnya atas kemungkinan terpuruknya dunia usaha dengan
mengalokasikan anggaran semakin besar khusus penanganan dampak ekonomi akibat
Covid 19.
Meskipun sektor
keuangan mengalami guncangan dan ikut tertekan, investasi nyaris terhenti, dan
banyak pekerja telah dirumahkan. Tetapi perangkat kebijakan ekonomi membuat
kegiatan usaha masyarakat, bisa terus berlangsung walaupun skalanya menciut.
“Karena itu
perlu semacam sinergitas guna menuju keseimbangan baru. Tak hanya itu, sekarang
juga dibutuhkan aksi bersama untuk menghadapi pandemi Covid 19 ini. Sebab,
berdiam diri dengan kondisi sekarang, bukanlah solusi. Untuk itu, berbagai
program terus dilakukan untuk peningkatan keterampilan, dan penyediaan seperti
modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha
mereka yang masih berskala mikro,†ungkapnya.
Dengan demikian,
mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya, dan bermitra
dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga kedepan, mampu keluar dari garis
kemiskinan dan disertai adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran,
agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan.
“Oleh sebab itu program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk
benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis
kemiskinan,†jelasnya.