JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
memberikan warning yang ditujukan untuk seluruh pemerintah daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota. Hal yang ditekankan, agar tidak menghamburkan anggaran
serta mengalokasikannya ke program yang tepat.
“Kalau penyerapan anggaranya rendah dan pembangunannya juga enggak ada,
kita harus mendorong di pemerintahan kali ini perencanaan dan eksekusinya lebih
bagus. Jangan sampai anggaran dihampurkan kepada hal-hal tidak penting,â€
tegasnya saat memimpin apel pertama di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10).
“Ini sudah akhir tahun, sisa dua bulan lagi. Fokus penyerapan anggaran.
Saya minta dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana yang penyerapan
anggaranya kurang bagus,†tegasnya.
Lagi-lagi Tito berharap, pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran
serta mengalokasikannya ke program yang tepat. Anggaran sisa akhir tahun
diminta digunakan secara efektif. Mantan Kepala Polri itu berharap kebijakan
tidak menghambur-hamburkan anggaran itu berdampak ke peningkatan pembangunan.
Tito menekankan, dirinya paham apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo,
yakni bekerja cepat dan efisien. Terutama mengenai anggaran. Salah satu yang
diutamakan ialah penyederhanaan perizinan investasi
â€Oleh karenanya, kita bakal berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) serta Menko Kemaritiman dan Investasi,†terangnya.
Tito menyebut, selain penyederhanaan perizinan, dirinya juga akan
memastikan koordinasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. Ia berjanji akan
menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, supaya tidak
terjadi tumpang tindih.
“Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat
dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara
spesifik nanti kita akan bicarakan,†ujar Tito.
Terpisah, Presiden Joko Widodo menugasi mantan Kapolri Jenderal Tito
Karnavian sebagai Mendagri untuk mengawal investasi di daerah. “Kita tahu Pak
Mendagri memiliki pengalaman di daerah, memiliki pengalaman yang baik di
lapangan, hubungan pada saat-saat beliau menjadi Kapolri dengan kepala daerah
juga baik,†kata Presiden Joko Widodo saat diskusi bersama wartawan di Istana
Merdeka, Jakarta, kemarin (24/10).
Presiden juga menegaskan bahwa pengawalan terkait dengan Cipta Lapangan
Kerja ini supaya investasi-investasi di daerah itu akan berjalan dengan baik.
Presiden dalam diskusi tersebut ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno
dan Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin.
“Saya sampaikan juga yang berkaitan dengan pelayanan utamanya di bidang
yang berkaitan pelayanan publik di daerah-daerah agar bisa dikoordinasikan
dengan baik dengan seluruh kepala daerah yang ada,†kata Presiden.
Tujuannya agar tata kelola dalam pelayanan kepada dunia usaha dan bisnis
dalam investasi dapat betul-betul cepat terjadi. “Sekali lagi penciptaan
lapangan kerja bisa dilakukan. Dalam 5 tahun kemarin memang kelemahan kita ada
di situ,†kata Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, pada periode sebelumnya para investor mengalami
kesulitan saat ingin berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. “Banyak dunia
usaha yang ingin berinvestasi, baik dari lokal, nasional, maupun global. Akan
tetapi, sering terhambat di sini. Saya kira tugas yang paling berat di situ
tetapi juga yang berkaitan dengan keamanan dan tertib sosial juga tanggung
jawab Mendagri,†ungkap Presiden. (fin/ful/kpc)