JAKARTA, PROKALTENG.CO – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi UMKM hingga 2021 mendatang.
Program bantuan ini berupa dana
hibah sebesar Rp2,4 juta untuk masing-masing penerima. BLT diberikan agar
pelaku UMKM dapat bertahan dan terus menjalankan usahanya di tengah pandemi
Covid-19.
Menko Teten mengungkapkan,
terdapat 28 juta UMKM yang mengajukan permintaan untuk mendapat BLT dari
pemerintah.
Karena masih banyaknya pelaku
UMKM meminta BLT, maka Menkop Teten berencana akan memperpanjang pemberina BLT
untuk UMKM hingga tahun depan.
“Yang terdaftar di kami 28 juta,
itu yang mengajukan permintaan dari berbagai daerah untuk peroleh hibah. Ini
kami evaluasi untuk tetap diajukan tahun depan,†ujarnya dalam video daring,
Jumat (13/11).
Dia meyakini, ekonomi nasional
sudah mulai pulih pada kuartal I/2021. Kendati demikian, pelaku UMKM masih
harus membutuhkan dana segara dari pemerintah agar tetap bertahan usai pandemi
Covid-19.
“Kuartal I/2021 mungkin keadaan
ekonomi akan lebih baik, tapi barangkali masih sulit untuk usaha mikro,†ucap
Teten.
Di sisi lain, Menteri Teten
sedang mengkaji bantuan untuk UMKM dari segi restrukturisasi dan subsidi bunga.
Menurutnya, hal ini akan melihat perkembangan ekonomi ke depan. “Apakah
relaksasi diperpanjang atau tidak kami lihat perkembangan,†katanya.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran
Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebelumnya
mengatakan, sebanyak 15 juta pelaku UMKM ditargetkan mendapatkan BLT atau
program Banpres Produktif dari Presiden Joko Widodo. (Jokowi).
Hingga saat ini, kata dia, sudah
6 juta UMKM yang mendapatkan Banpres Rp2,4 juta pe rorang atau total sekitar
Rp6,6 triliun. “Pencairannya sudah sangat bagus saat ini sudah menjadi Rp6,6
triliun,†kata Kunta.
Dia menyebut, target UMKM yang
bakal mendapatkan bantuan ini pun jumlahnya terus meningkat. Awalnya hanya 9,1
juta pelaku UMKM, lalu naik menjadi 12 juta, dan kini targetnya sebanyak 15
juta pelaku usaha.
Sebagai informasi, pemerintah
mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun.
Dana itu digelontorkan untuk berbagai sektor.
Khusus untuk UMKM, pemerintah
mengalokasikan sebesar Rp114,81 triliun. Dana itu dikucurkan untuk subsidi
bunga sebesar Rp13,43 triliun, penempatan dana sebesar Rp66,99 triliun,
penjaminan kredit UMKM Rp3,2 triliun.
Kemudian, insentif pajak
penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp1,08 triliun,
pembiayaan investasi LPDB UMKM Rp1,29 triliun, dan BLT UMKM Rp28,81 triliun.
Sejauh ini, penyerapan dana untuk
program UMKM ini sebesar Rp95,25 triliun. Artinya, dana yang sudah digunakan
setara dengan 83 persen dari pagu Rp114,81 triliun.
Dana tersebut sudah mengalir
untuk penempatan dana sebesar Rp64,5 triliun, pembiayaan investasi LPDB RP1
triliun, PPh final UMKM DTP Rp570 miliar, subsidi bunga UMKM Rp5,49 triliun,
penjaminan kredit UMKM Rp1,57 triliun, dan BLT UMKM Rp22,11 triliun.