Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus dikritik karena
proses dan pelaksanaannya dinilai sarat masalah. Pemerintah didesak
menghentikan program itu lantaran saat ini masyarakat lebih memerlukan bantuan
langsung, bukan bantuan untuk membeli modul pelatihan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi,
mengatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah
penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.
“Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja
karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul
pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis,â€
kata Uchok, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (2/4).
Menurut Uchok, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
terlalu memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik. Uchok
mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke
permukaan.
Seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak
jelas. “Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu.
Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin
ada kepentingan terselubung,†kata Uchok.
“Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi
kepentingan pihak tertentu,†sambung dia.
Bagi Uchok, dugaan ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu
Prakerja. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang
sudah terdengar jelas. “BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang
berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan
dalam program itu,†ungkap Uchok.
Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program
pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi
masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung
atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran
kualitasnya tidak jelas.
“Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung
dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan
modul pelatihan,†ujar Uchok.