PALANGKA RAYA- Setelah selesai melaksanakan
Pemetaan Sosial di Kabupaten Gunung Mas, kini PT Kalimantan Surya Kencana (PT
KSK) melanjutkan kegiatan Pemetaan Sosial di Kabupaten Katingan. Sebelum
melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan, PT KSK yang difasilitasi oleh
Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) menggelar Lokakarya Awal Pemetaan Sosial Tingkat
Kabupaten, di Aula Pertemuan Bappedalitbang
Katingan di Kasongan (29/01).
Kegiatan ini merupakan replikasi yang
dilakukan oleh perusahaan pada Oktober 2019 lalu di Kabupaten Gumas. Kegiatan ini dihadiri oleh 44 orang undangan
dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan seperti sekretaris daerah
(sekda) beserta jajarannya, bappedalitbang dan para perangkat daerah (PD)
lingkup Pemkab Katingan yang terkait dalam delapan pilar pada program
pengembangan dan pemberdayaan masayarakat (PPM) atau biasa disebut CSR.
Delapan pilar tersebut yakni pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan
lingkungan, kelembagaan dan infrastruktur. Pelaksanaan PPM itu sendiri mengacu
pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1824 Tahun 2018. Selain melibatkan PD,
perusahaan juga mengundang pihak Kecamatan Sanaman Mantikei bersama pemerintah
desa (pemdes) serta BPD dari empat desa sebagai contoj dari calon penerima
manfaat program PPM.
Empat desa tersebut yakni, Desa Tumbang
Kaman, Desa Tumbang Manggu, Desa Tumbang Taranei dan Desa Tumbang Kawei. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
mensosialisasikan kepada para pemangku bahwa perusahaan akan melaksanakan
pemetaan sosial sekaligus menggali data awal dari kabupaten hingga desa.
Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekda Katingan
yang diwakili oleh Asisten II
Perekonomian dan Pembangunan Setda Katingan, Ir Achmad Rubama MT. “Melalui
Lokakarya hari ini diharapkan dapat menghimpun data serta merumuskan program di
masa mendatang yang sejalan dan bersinergi dengan visi dan misi daerah dan
mendukung tercapainya target-target pembangunan daerah yang dituangkan dalam
RPJMD Kabupaten Katingan (2018-2023),” katanya.
Pada sesi diskusi peserta juga diajak secara
berkelompok membahas kondisi saat ini, upaya yang sudah dilakukan, serta
menggambarkan harapannya di masa yang akan datang. Data yang terkumpul dari
lokakarya ini akan menjadi salah satu acuan dalam menyusun Rencana Induk PPM
(RI-PPM) yang terukur dan berkelanjutan sejak dimulai nya kegiatan operasi
pertambangan hingga masa pasca-tambang.
Dengan demikian, hal ini akan membawa dampak positif yang bagi masyarakat
dan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan PT KSK, Yoshua
Tumada mengatakan bahwa PT KSK berkomitmen dalam menjalankan penyusunan RI-PMM
melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama Pemda dan masyarakat agar hasil
pemetaan tercapai secara inklusif.
“Tindak lanjut setelah lokakarya adalah
pemetaan sosial pada desa sampel dan dilanjutkan dengan lokakarya akhir serta
peluncuran RI-PPM di tingkat Kabupaten pada April 2020. Keseluruhan rangkaian
dari kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Cetak Biru PPM badan
usaha sektor mineral dan batubara periode 2019-2021 oleh Pemprov Kalteng,”
pungkasnya. (abw/ol/dar/b5)