SAMPAI saat ini, kursi Ketua MPR RI sudah diisyaratkan diinginkan
sejumlah partai politik. Seperti Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) atau Partai Gerindra.
Sebagai pemenang Pemilu 2019, PDI
Perjuangan sama sekali tak mempermasalahkan banyaknya partai yang ingin berebut
jabatan itu,
Hal itu menjadi bukti bahwa MPR
RI memang sudah mulai dirasakan bahwa keberadaannya penting bagi parpol yang
memiliki kursi di MPR.
Demikian disampaikan Wakil Ketua
MPR dari PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan media tentang banyaknya parpol
yang mengincar kursi Ketua MPR.
“Kami masih dalam posisi menunggu
titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati
komposisi pimpinan MPR,†kata Basarah.
Kendati demikian, Wakil Sekjen
PDIP itu berharap agar pemilihan pimpinan MPR bisa diputuskan dengan cara
musyawarah-mufakat, bukan dengan cara voting.
Anak buah Megawati Soekarnoputri
itu mengatakan, Fraksi PDIP sendiri sebenarnya juga berhak untuk mencalonkan
kadernya menjadi calon Ketua MPR.
Alasannya, karena memang tidak
ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk
dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR.
Akan tetapi, secara etika
politik, pihaknya dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin
menempatkan kadernya sebagai ketua MPR.
“Sebab, yang terpenting adalah
agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan ketua MPR tersebut,â€
jelasnya.
PDIP, lanjutnya, lebih fokus pada
kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR, semisal mendorong
dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali
wewenang MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara
terencana, terukur, dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila,†terangnya.
Berikutnya, Basarah ingin
memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi
pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.
Karena saat ini, secara
fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya
tertinggi. Yakni dapat merubah UUD
serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, serta memilih dan
mengangkat kembali di tengah masa jabatan
Måntån aktivis GMNI itu
menambahkan, fraksinya juga sedang mempersiapkan agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan
strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dalam rangka sosialisasi dan
pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para
pendiri negara dahulu.
Pada intinya, lanjut Basarah,
dalam hal komposisi pemilihan pimpinan MPR nanti, pihaknya lebih fokus pada
misi perjuangan agenda MPR ke depan, bukan semata-mata perebutan jabatan.
PDIP, sambungnya, siap mendukung
calon ketua dan para wakil ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi, dan
agenda MPR selama lima tahun ke depan.
“Kami juga akan siap untuk
menugaskan kadernya untuk menjadi ketua MPR,†pungkasnya. (jpc/ruh/pojoksatu/kpc)