PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan audiensi ke Gubernur setempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (23/1).
Ketua Gapki Kalteng Syaiful Panigoro mengakui penjarahan kebun sawit di Kalteng saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Pencurian TBS dilakukan secara terang-terangan. Sekelompok oknum masyarakat ada yang mengerahkan banyak mobil hingga 200 unit kemudian memanen sawit sendiri.
“Fenomena itu menjadi kegelisahan kami, karena dikaitkan dengan tuntutan bahwa realisasi plasma 20 persen, padahal di kebun-kebun yang sudah realisasi pun tetap saja dijarah,” ungkap Syaiful kepada awak media.
Lebih lanjut dia menjelaskan, masyarakat sekitar kebun perusahaan yang sudah punya plasma ikut mengeluh mempertanyakan mengapa perusahaan hanya diam ketika kebunnya dijarah. Bagaimana ingin melawan, jumlah sekuriti dengan jumlah penjarah yang datang tidak sebanding.
“Fenomena penjarahan ini sudah berjalan hampir setahunan, sebetulnya sudah lama ramai, tetapi peristiwa ini naik lagi setelah ada peristiwa penembakan di Desa Bangkal,” sebutnya.
Dia menceritakan, fenomena penjarahan tersebut awalnya terjadi di Seruyan dan Kotawaringin Barat (Kobar). Kemudian akhir-akhir ini terjadi di Kotawaringin Timur (Kotim). Tiga wilayah itu yang akhir-akhir ini diramaikan dengan kasus penjarahan kebun sawit.
“Kalau tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen itu di provinsi lain juga ada, tetapi penjarahan seperti ini hanya terjadi di Kalteng,” sebutnya.
Gapki Kalteng sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap anggota-anggotanya yang belum memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sebanyak 20 persen.
“Kami introspeksi, kami sudah mengimbau kepada anggota apakah sudah melakukan regulasi, kebanyakan sudah melakukan, tetapi tetap ada yang memportal, Pemdanya mau turun untuk kavlingin lahan, padahal mereka sudah membangun plasma lebih dari 20 persen,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Perkebunan Kalteng H Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, pertemuan yang dilakukan itu merupakan awal dari penanganan konflik perkebunan di Kalteng yang lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum ada solusinya bagi dunia investasi perkebunan,” sebutnya.
Rizky menyebut, memang ada beberapa perbedaan peraturan yang membuat persoalan ini menjadi runcing, tetapi jika melihat dari sisi potensi, Kalteng menyimpan potensi luar biasa di sektor perkebunan.
“Hampir 2-3 juta luasan tutupan sawit. Kalau memang dibilang dunia investasi PBS, ada yang sudah melaksanakan bahkan lebih dari 20 persen,” sebutnya.
Menurut Rizky, ada perusahaan yang belum melakukan realisasi kebun masyarakat, tetapi tidak serta-merta yang belum itu tidak mau melakukan, karena ada peraturan bahwa perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007 itu belum wajib.
“Pertemuan ini sangat baik, menghasilkan saran dan masukan yang baik, dengan begitu nanti mudah-mudahan dunia investasi di Kalteng, bukan hanya sawit, tetapi juga kakau, kelapa dalam, kopi, cengkeh, dam produksi karet bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. (hfz/pri)