JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengatakan Menteri Bahlil dinilai akan fokus dalam kebijakan hilirisasi guna memperkuat kemajuan bangsa Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Artinya, hilirisasi ini menjadi salah satu fokus utama Kabinet Merah-Putih dalam pengembangan ekonomi Indonesia lima tahun ke depannya khususnya di sektor pertambangan,” tutur Muktarudin, Jumat 10 Januari 2025.
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang pentingnya mendorong hilirisasi sebagai penggerak utama perekonomian memang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia Sebelumnya.
Namun, lanjut Mukhtarudin untuk menghindari deindustrialisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global, maka langkah-langkah strategi perlu diambil yakni prioritas kebijakan Hilirisasi dalam negeri.
Anggota Komisi Bidang Energi DPR RI ini menegaskan apabila kebijakan hilirisasi sukses dilakukan, maka dinamika geopolitik dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi ketahanan energi di Indonesia.
Fraksi Golkar DPR RI pun berharap pemerintahan Prabowo- Gibran terus memperkuat dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam lainnya dengan kebijakan yang progresif.
“Dengan begitu kita semua turut mewujudkan keinginan swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita,” imbuh Mukhtarudin.
Diketahui, penunjukan Menteri ESDM Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu dituangkan ke dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken Prabowo pada 3 Januari.
Prabowo punya dua misi dalam pembentukan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pertama, percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Misi kedua percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan. ***