30.8 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Ketergantungan Terhadap Pusat Masih Besar

MUARA TEWEH-Juru bicara Fraksi
Partai Gerindra, Muhammad Haris Fitriady mengapresiasi penyampaian raperda dan
nota keuangan APBD Perubahan Kabupaten Batara tahun 2019. Karena, dengan segala
bentuk dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksanakan hingga saat ini.

“Namun yang menjadi kendala
dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang
relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Tingkat
ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang
sangat dinamis dan perubahan undang-undang dan peraturan lainnya,” jelasnya,
dalam rapat pripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Batara.

Akan tetapi, pihaknya akan
tetap optimistis terhadap berbagai dinamika yang terjadi, akan berhasil
melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara
Pemerintah Kabupaten Batara dan DPRD Batara serta dukungan stakeholder terkait
dan masyarakat tentunya.

Baca Juga :  Wabup Minta Jasa Konstruksi Digarap Transparan

“Kami dan tentunya semua
berharap, raperda dapat menjawab kebutuhan, masalah, baik kondisi saat ini dan
yang akan datang. APBD perubahan agar menjadi instrument dan upaya mewujudkan
visi dan misi Kabupaten Batara dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Batara,” katanya.

Dia menjelaskan setelah
mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati Batara tentang Raperda APBD
Kabupaten Batara tahun anggaran 2019 pada sidang Paripurna sebelumnya, maka
mereka dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan uutuk menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Batara.

“Pertama, agar pemerintah daerah
melakukan langkah strategis guna meningkatkan APBD baik itu PAD, dana bagi
hasil dan dana lainnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Batara semakin
meningkat. Kedua, koordinasi kepada Pemerintah pusat sudah semestinya dilakukan
secara insentif, baik ke kementerian keuangan maupun kementerian lainnya. Guna
mendapatkan dana-dana ekstra seperti halnya dana DAK dan dana dari pusat
lainnya,” papar Haris.

Baca Juga :  Kodim 1011 Kuala Kapuas Bekali Pelajar dengan Wawasan Kebangsaan

Selain itu, proyek atau
pekerjaan turap Desa Rarawa tahun 2018 menjadi temuan BPK RI perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. (adl/uni)

MUARA TEWEH-Juru bicara Fraksi
Partai Gerindra, Muhammad Haris Fitriady mengapresiasi penyampaian raperda dan
nota keuangan APBD Perubahan Kabupaten Batara tahun 2019. Karena, dengan segala
bentuk dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksanakan hingga saat ini.

“Namun yang menjadi kendala
dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang
relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Tingkat
ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang
sangat dinamis dan perubahan undang-undang dan peraturan lainnya,” jelasnya,
dalam rapat pripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Batara.

Akan tetapi, pihaknya akan
tetap optimistis terhadap berbagai dinamika yang terjadi, akan berhasil
melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara
Pemerintah Kabupaten Batara dan DPRD Batara serta dukungan stakeholder terkait
dan masyarakat tentunya.

Baca Juga :  Wabup Minta Jasa Konstruksi Digarap Transparan

“Kami dan tentunya semua
berharap, raperda dapat menjawab kebutuhan, masalah, baik kondisi saat ini dan
yang akan datang. APBD perubahan agar menjadi instrument dan upaya mewujudkan
visi dan misi Kabupaten Batara dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Batara,” katanya.

Dia menjelaskan setelah
mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati Batara tentang Raperda APBD
Kabupaten Batara tahun anggaran 2019 pada sidang Paripurna sebelumnya, maka
mereka dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan uutuk menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Batara.

“Pertama, agar pemerintah daerah
melakukan langkah strategis guna meningkatkan APBD baik itu PAD, dana bagi
hasil dan dana lainnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Batara semakin
meningkat. Kedua, koordinasi kepada Pemerintah pusat sudah semestinya dilakukan
secara insentif, baik ke kementerian keuangan maupun kementerian lainnya. Guna
mendapatkan dana-dana ekstra seperti halnya dana DAK dan dana dari pusat
lainnya,” papar Haris.

Baca Juga :  Kodim 1011 Kuala Kapuas Bekali Pelajar dengan Wawasan Kebangsaan

Selain itu, proyek atau
pekerjaan turap Desa Rarawa tahun 2018 menjadi temuan BPK RI perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. (adl/uni)

Terpopuler

Artikel Terbaru