Prioritas Stabilitas Kehidupan Sosial Politik di Masyarakat

BUNTOK –Ketua DPRD Barsel
Ir.HM. Farid Yusran MM mengatakan, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019
adalah merupakan kesinambungan dari program tahun sebelumnya, yang berdasarkan
RPJM Kabupaten Barsel tahun 2017 – 2022.

“Dimana sarana dan prasarana
harus tetap menjadi skala prioritas,”kata Farid Yusran saat dibincangi Kalteng
Pos, Jumat (20/9).

Legislator Barsel itu
mengatakan, selain sarana dan pra sarana harus prioritas, sudah tentu  pengembangan ekonomi kerakyatan termasuk
pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur harus pula diutamakan.

“Tidak ketinggalan pula yang
juga prioritas yakni stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat maupun
revitalisasi pengelolaan hutan,” terang Ketua DPC PDIP Barsel itu.

Menurut  wakil rakyat dapil I Barsel tersebut, apabila
memang adanya  usul terkait sarana dan
pra sarana di tingkat desa pada tahun-tahun sebelumnya, sudah pasti DPRD
Barsel, tidak tinggal diam, namun akan berupaya memperjuangkannya agar bisa
terealisasi. “Yang jelas kita akan menganggarkannya di dalam APBD
Barsel,”tandasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa
program dan kegiatan yang di sepakati dalam forum musrembang hendaknya disusun
dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan daerah) setiap tahunnya, agar ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah. (ner/ala)

BUNTOK –Ketua DPRD Barsel
Ir.HM. Farid Yusran MM mengatakan, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019
adalah merupakan kesinambungan dari program tahun sebelumnya, yang berdasarkan
RPJM Kabupaten Barsel tahun 2017 – 2022.

“Dimana sarana dan prasarana
harus tetap menjadi skala prioritas,”kata Farid Yusran saat dibincangi Kalteng
Pos, Jumat (20/9).

Legislator Barsel itu
mengatakan, selain sarana dan pra sarana harus prioritas, sudah tentu  pengembangan ekonomi kerakyatan termasuk
pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur harus pula diutamakan.

“Tidak ketinggalan pula yang
juga prioritas yakni stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat maupun
revitalisasi pengelolaan hutan,” terang Ketua DPC PDIP Barsel itu.

Menurut  wakil rakyat dapil I Barsel tersebut, apabila
memang adanya  usul terkait sarana dan
pra sarana di tingkat desa pada tahun-tahun sebelumnya, sudah pasti DPRD
Barsel, tidak tinggal diam, namun akan berupaya memperjuangkannya agar bisa
terealisasi. “Yang jelas kita akan menganggarkannya di dalam APBD
Barsel,”tandasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa
program dan kegiatan yang di sepakati dalam forum musrembang hendaknya disusun
dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan daerah) setiap tahunnya, agar ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah. (ner/ala)