MUARA
TEWEH-Eksekutif dan legislatif telah melakukan pembahasan secara
intensif terhadap substansi maupun materi Raperda APBD tahun anggaran 2020. Namun,
Anggota DPRD Kabupaten Batara Wardatun Nurjamilah menilai selama pembahasan,
usulan dari DPRD tampaknya sulit diakomodasi pemerintah daerah. Padahal usulan
tersebut juga merupakan usulan dari masyarakat yang sudah disampaikan melalui
proses tahapan musrembang.
“Kami melihat masih banyak
kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum terkesan mangkrak,†ujar Wardatun,
selaku juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, belum lama ini.
Selain itu, lanjutnya, ada
program yang dianggarkan namun belum prioritas. Seperti penganggaran land
clearing dan land leveling tanah perkantoran, padahal kondisi keuangan kas
daerah deficit dan tidak bisa melakukan pembangunan untuk perkantoran baru.
“Juga penganggaran mengenai
pembenahan water fron city. Kami berpendapat bahwa pembenahan tersebut masih
belum perlu dianggarkan, mengingat belum terselesaikannya pembangunan jembatan
di water fron city,†jelasnya.
Selanjutnya, fraksi PPP tidak
setuju terkait dengan overlay jalan haji koyem apa yang dianggarkan oleh PU
pada APBD tahun anggaran 2020. Sebab mereka berpendapat belum perlu dilakukan
pengaspalan di Jalan Haji Koyem, mengingat jalan masih fungsional dan masih
bagus walaupun berlubang sedikit-sedikit.
“Kami juga tidak menyetujui
peningkatan jalan Kandui-Payang Ara dan peningkatan jalan KM 52-55, sebab
kegiatan tersebut merupakan program multiyear yang baru terselesaikan pada
tahun 2017,†tuturnya.
Ditambahkannya, dari Fraksi
PPP juga memberikan catatan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Batara, bahwa
mereka berpandangan perlu untuk dilakukannya penganggaran dana beasiswa bagi
mahasiswa baru yang berprestasi dan tidak mampu dalam rangka untuk meningkatkan
SDM masyarakat Batara.
apabila mereka telah selesai melaksanakan pendidikan mereka harus kembali dan
mengabdi di daerah,†jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga
menginginkan agar Dinas Pendidikan bisa segera menyelesaikan data base Dinas
Pendidikan guna mempermudah prioritas pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
“Juga pengawasan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh kecamatan yang ada di
Batara,†tandas Wardatun.(adl/uni)