Dewan Prihatin dengan Keuangan Lapas Muara Teweh

MUARA TEWEH- Ketua Komisi III DPRD Batara, H Tajeri
merasa ikut prihatin atas kesulitan yang dialami pihak Lapas Klas IIB Muara
Teweh, perihal pengeluaran yang membengkak drastis, yang awalnya hanya membayar
beban PDAM  Rp156 ribu per bulan, ditotal
setahun hanya Rp2,4 juta. Sekarang berbanding terbalik, di mana pihak Lapas
Klas IIB Muara Teweh harus membayar Rp9 juta per bulan.

“Pemkab harus turun tangan perihal masalah
ini untuk dicarikan solusinya. Masyarakat binaan, bagaimanapun juga adalah
masyarakat Kabupaten Batara. Bantuan kepada pihak Lapas Klas IIB Muara Teweh
dapat berupa dana hibah atau lainnya,”kata Tajeri, belum lama ini.

Ia sebagai wakil rakyat siap mendukung usulan
dari pihak lapas dan apapun kebijakan pemkab, dewan akan mendukung selagi
memang untuk kepentingan masyarakat seperti yang dialami pihak Lapas Klas IIB
Muara Teweh.

“Yang terpenting tidak menyalahi aturan dan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu kita minta kepada pihak Lapas
untuk membuat usulan ke pemkab dengan tembusan disampaikan ke DPRD Batara,”
katanya belum lama ini.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, hal ini
jangan dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menjadi beban yang semakin
besar bagi pihak lapas. Lanjutnya, agar secepatnya disampiakan permohonan ke
pemkab.

“Bila lambat ditakutkan nanti tidak sempat
masuk dalam pengusulan APBD Perubahan, padahal keadaan tersebut mendesak dan
harus mendapatkan solusi secepatnya. Diusulkan saja secepatnya, agar ada
langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut,”
ujaranya.

Sebelumnya, Kalapas Klas IIB Muara
Teweh,Sarwito menerangkan bahwa anggaran dari pusat untuk kebutuhan air yaitu
Rp2,4 juta setahun dan itu cukup untuk membayar beban PDAM, yang sebulannya
sekitar Rp156 ribu. Namun, semenjak pipa air menuju lapas diperbesar,
pembayarannya membengkak yaitu perbulannya mencapai Rp9 juta.

Dipaparkannya, bahwa anggaran dari pusat
sudah habis pada Juni 2019, sementara untuk Juli dan Agustus ini tunggakan ke
PDAM mencapai Rp15 juta. Bagaimana jika sampai akhir tahun nanti, tentu
tunggakan akan terus bertambah, sedangkan dana untuk membayar tidak ada.

“Harapannya agar adanya campur tangan dari
Pemerintah daerah, apakah pihak lapas hanya membayar beban PDAM seperti
sebelumnya atau tetap membayar, tapi tagihannya masuk ke pemkab,” katanya.(adl/ram)

MUARA TEWEH- Ketua Komisi III DPRD Batara, H Tajeri
merasa ikut prihatin atas kesulitan yang dialami pihak Lapas Klas IIB Muara
Teweh, perihal pengeluaran yang membengkak drastis, yang awalnya hanya membayar
beban PDAM  Rp156 ribu per bulan, ditotal
setahun hanya Rp2,4 juta. Sekarang berbanding terbalik, di mana pihak Lapas
Klas IIB Muara Teweh harus membayar Rp9 juta per bulan.

“Pemkab harus turun tangan perihal masalah
ini untuk dicarikan solusinya. Masyarakat binaan, bagaimanapun juga adalah
masyarakat Kabupaten Batara. Bantuan kepada pihak Lapas Klas IIB Muara Teweh
dapat berupa dana hibah atau lainnya,”kata Tajeri, belum lama ini.

Ia sebagai wakil rakyat siap mendukung usulan
dari pihak lapas dan apapun kebijakan pemkab, dewan akan mendukung selagi
memang untuk kepentingan masyarakat seperti yang dialami pihak Lapas Klas IIB
Muara Teweh.

“Yang terpenting tidak menyalahi aturan dan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu kita minta kepada pihak Lapas
untuk membuat usulan ke pemkab dengan tembusan disampaikan ke DPRD Batara,”
katanya belum lama ini.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, hal ini
jangan dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menjadi beban yang semakin
besar bagi pihak lapas. Lanjutnya, agar secepatnya disampiakan permohonan ke
pemkab.

“Bila lambat ditakutkan nanti tidak sempat
masuk dalam pengusulan APBD Perubahan, padahal keadaan tersebut mendesak dan
harus mendapatkan solusi secepatnya. Diusulkan saja secepatnya, agar ada
langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut,”
ujaranya.

Sebelumnya, Kalapas Klas IIB Muara
Teweh,Sarwito menerangkan bahwa anggaran dari pusat untuk kebutuhan air yaitu
Rp2,4 juta setahun dan itu cukup untuk membayar beban PDAM, yang sebulannya
sekitar Rp156 ribu. Namun, semenjak pipa air menuju lapas diperbesar,
pembayarannya membengkak yaitu perbulannya mencapai Rp9 juta.

Dipaparkannya, bahwa anggaran dari pusat
sudah habis pada Juni 2019, sementara untuk Juli dan Agustus ini tunggakan ke
PDAM mencapai Rp15 juta. Bagaimana jika sampai akhir tahun nanti, tentu
tunggakan akan terus bertambah, sedangkan dana untuk membayar tidak ada.

“Harapannya agar adanya campur tangan dari
Pemerintah daerah, apakah pihak lapas hanya membayar beban PDAM seperti
sebelumnya atau tetap membayar, tapi tagihannya masuk ke pemkab,” katanya.(adl/ram)