Dewan Soroti Isu Strategis

MUARA
TEWEH-
Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pujiono menyampaikan
pandangan dan sorotan terkait jumlah isu strategis yang termuat dalam Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Kabupaten
Barito Utara (Batara).

Pihaknya menyarankan pemerintah daerah lebih
serius lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran yang terukur dan transparan
agar kegiatan yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk
masyarakat.

“Sementara masalah efektifitas dampak alokasi
anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat masih harus mendapatkan
kajian bersama. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
pekerjaan atau mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perekonomian,” ujar Pujiono.

Terkait dengan pelaksanaan belanja daerah
harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutnya, Pemerintah daerah harus
mampu menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

“Dalam APBD harus lebih ditekankan untuk
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar,
kesehatan dan pendidikan agar dapat terjamin secara baik,” kata Pujiono saat
dalam forum Rapat Paripurna II dalam rangka penyampaian pandangan umum tentang
Raperda terhadap Pertanggung Jawaban APBD tahun 2018, belum lama ini.

Lanjut Pujiono, harus adanya penerapan
prinsip good governance dalam penyusunan APBD yang memungkinkan keterlibatan
masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Karena anggaran memiliki dampak
yang luas meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Namun, pada kenyataannya kalangan tertentu
dari masyarakat justru terpinggirkan, karena kurang memiliki akses untuk
terlibat dalam proses penyusunan APBD, bagaimana Pemerintah menangani hal ini,”
ungkapnya.

Disampaikannya, pajak daerah, retribusi
daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus
mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah,
pemerintah daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminatif pemberian
pelayanan. (adl/ram)

MUARA
TEWEH-
Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pujiono menyampaikan
pandangan dan sorotan terkait jumlah isu strategis yang termuat dalam Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Kabupaten
Barito Utara (Batara).

Pihaknya menyarankan pemerintah daerah lebih
serius lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran yang terukur dan transparan
agar kegiatan yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk
masyarakat.

“Sementara masalah efektifitas dampak alokasi
anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat masih harus mendapatkan
kajian bersama. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
pekerjaan atau mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perekonomian,” ujar Pujiono.

Terkait dengan pelaksanaan belanja daerah
harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutnya, Pemerintah daerah harus
mampu menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

“Dalam APBD harus lebih ditekankan untuk
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar,
kesehatan dan pendidikan agar dapat terjamin secara baik,” kata Pujiono saat
dalam forum Rapat Paripurna II dalam rangka penyampaian pandangan umum tentang
Raperda terhadap Pertanggung Jawaban APBD tahun 2018, belum lama ini.

Lanjut Pujiono, harus adanya penerapan
prinsip good governance dalam penyusunan APBD yang memungkinkan keterlibatan
masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Karena anggaran memiliki dampak
yang luas meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Namun, pada kenyataannya kalangan tertentu
dari masyarakat justru terpinggirkan, karena kurang memiliki akses untuk
terlibat dalam proses penyusunan APBD, bagaimana Pemerintah menangani hal ini,”
ungkapnya.

Disampaikannya, pajak daerah, retribusi
daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus
mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah,
pemerintah daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminatif pemberian
pelayanan. (adl/ram)