26.3 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Laporkan Kinerja PNS Secara Berkala, Terutama yang Tidak Disiplin

BUNTOK – Penjabat (Pj)
Sekda Barsel Syahrani mengatakan, awal keberhasilan program pembangunan adalah
disiplin kerja. Hal ini harus diperhatikan dan wajib ada tindak lanjut berupa
penegasan sesuai aturan terhadap pelanggarannya.

“Disarankan agar semua
kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Barsel dapat melaporkan kinerja pegawai
negeri sipil secara berkala, terutama untuk aparatur yang tidak disiplin,”
pinta Syahrani, Rabu (30/10) lalu.

Perlu diketahui, menurut
sekda, Pemkab Barsel secara kontinyu membuka pelaporan kinerja pegawai dalam
bentuk surat maupun laporan langsung dari kepala perangkat daerah. “Pemerintah
berhak mengambil langkah teguran atau sanksi sesuai aturan kepegawaian yang
berlaku, supaya ada efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalau kepala
perangkat daerah melindungi bawahannya yang seperti itu, berarti sama saja
tidak mendukung program pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dewan Rekomendasikan Aktifitas PT. SBU Dihentikan

Syahrani juga mengingatkan
para kepala perangkat daerah untuk bertindak sesuai aturan dalam bekerja, dan
mampu menjadi contoh bagi bawahannya di setiap instansi. Pasalnya kinerja
kepala kantor atau badan berpengaruh besar bagi penyelenggaraan administrasi
perkantoran hingga mentalitas bawahannya. (ner/ens)

BUNTOK – Penjabat (Pj)
Sekda Barsel Syahrani mengatakan, awal keberhasilan program pembangunan adalah
disiplin kerja. Hal ini harus diperhatikan dan wajib ada tindak lanjut berupa
penegasan sesuai aturan terhadap pelanggarannya.

“Disarankan agar semua
kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Barsel dapat melaporkan kinerja pegawai
negeri sipil secara berkala, terutama untuk aparatur yang tidak disiplin,”
pinta Syahrani, Rabu (30/10) lalu.

Perlu diketahui, menurut
sekda, Pemkab Barsel secara kontinyu membuka pelaporan kinerja pegawai dalam
bentuk surat maupun laporan langsung dari kepala perangkat daerah. “Pemerintah
berhak mengambil langkah teguran atau sanksi sesuai aturan kepegawaian yang
berlaku, supaya ada efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalau kepala
perangkat daerah melindungi bawahannya yang seperti itu, berarti sama saja
tidak mendukung program pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dewan Rekomendasikan Aktifitas PT. SBU Dihentikan

Syahrani juga mengingatkan
para kepala perangkat daerah untuk bertindak sesuai aturan dalam bekerja, dan
mampu menjadi contoh bagi bawahannya di setiap instansi. Pasalnya kinerja
kepala kantor atau badan berpengaruh besar bagi penyelenggaraan administrasi
perkantoran hingga mentalitas bawahannya. (ner/ens)

Terpopuler

Artikel Terbaru