Site icon Prokalteng

Bentuk Tim Terpadu untuk Melakukan Penanganan Konflik

Kepala Kesbangpol Kotim Sanggul Lumban Gaol, Asisten I Setda Kotim dan Dandin 1015 Sampit, Kolonel Inf Abdul Rahman Said saat menghadiri pembinaan komunikasi cegah konflik sosial di aula Dandim 1015 Sampit, Selasa (26/3). (FOTO : RUSLI/KPG)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Gesekan konflik sosial yang kerap muncul di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat penerintah setempat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya adalah melakukan pembinaan komunikasi bersama organisasi masyarakat (Ormas) dan instansi terkait di Aula Kodim 1015 Sampit, Selasa (26/3).

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotim, Sanggul Lumban Gaol mengatakan, pencegahan konflik ini harus dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah daerah, pihak keamanan, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

“Pencegahan ini harus melibatkan semua pihak. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya hingga pemerintah daerah harus saling bahu membahu,”ujarnya saat memberikan paparan dalam acara tersebut.

Pemkab Kotim sendiri telah melakukan beberapa upaya penanganan jika terjadi konflik di daerah. Salah satunya dengan membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan jika terjadi gesekan yang berpotensi menjadi konflik di masyarakat.

“Kita membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan konflik. Mereka akan merespon secara cepat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan cara damai,”bebernya.

Selain itu beberapa pencegahan lain jiga dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Melakukan pemetaan konflik melalui pendekatan dan pembinaan komunikasi dianggap efektif untuk mencegah terjadinya konflik di Bumi Habaring Hurung.

“Kita juga mencegah konflik ini melalui pendekatan komunikasi melalui konsoliasi, mediasi, pelibatan stakeholder, dan melakui negosiasi atau musyawarah,”bebernya.

Pemerintah juga akan lebih menperhatikan beberapa aspek untuk turut mencegah terjadinya konflik ini. Diantaranya, dengan memenuhi kebutuhan dan optimalisasi pelayanan publik dan fasilitas umum. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat sebagai kepanjang tanganan pemerintah untuk melakukan penyuluhan terkait pentingnya kamtibmas di daerah.

“Kita juga akan memperkuat basis keagamaan sebagai proteksi radikalisasi, mengoptimalkan pendidikan bela negara, pembinaan organisasi berbasis etnis, serta mengefektifkan program-program kegiatan akan kita lakukan untuk mencegah terjadinya konflik ini,”tandasnya.(sli).

Exit mobile version