PROKALTENG.CO – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggandeng Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk memperkuat edukasi dan literasi migrasi aman di kalangan generasi muda. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan praktik migrasi ilegal dan perdagangan orang yang kerap menjerat calon pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin menilai HMI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi tentang tata cara migrasi yang aman dan manusiawi.
“HMI selama ini banyak berkiprah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Saya melihat HMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sistem migrasi yang aman dan berkeadilan,” ujarnya saat audiensi bersama PB HMI di kantor KemenP2MI, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, HMI memiliki jaringan kuat hingga ke kampus dan daerah, yang bisa menjadi kekuatan besar dalam sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyebaran informasi migrasi aman.
“Kita ingin anak muda ikut turun tangan memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh perekrut ilegal. HMI punya jaringan luas, ini potensi besar yang bisa kita sinergikan,” tambah Mukhtarudin.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan kesiapan KemenP2MI untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PB HMI sebagai payung kerja sama resmi. Kolaborasi tersebut akan difokuskan pada sosialisasi, pendidikan hukum, peningkatan kapasitas, riset sosial, dan pemberdayaan bagi calon maupun purna pekerja migran.
“Kami siap berkolaborasi agar kegiatan edukasi dan perlindungan pekerja migran bisa lebih luas, terukur, dan berkelanjutan. MoU ini penting supaya program tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar berjalan di lapangan,” tegasnya.
Mukhtarudin juga menjelaskan, KemenP2MI kini tengah memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir. Mulai dari pemetaan peluang kerja luar negeri, pelatihan vokasi, penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.
“Kami tidak lagi mengejar angka penempatan, tapi kualitas perlindungan. Negara harus hadir memastikan pekerja migran berangkat dengan aman, bekerja dengan tenang, dan pulang dengan sejahtera,” tandasnya.
Ia menambahkan, seluruh langkah ini menjadi bagian dari penyusunan Grand Design Ekosistem Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia, sebuah arah kebijakan nasional yang menekankan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh dan berkelanjutan. (tim)
