PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin memajukan usaha kecil dan menengah (UMKM) di pondok pesantren.
“Ya tentu kita dukung, karena kebijakan ini guna untuk mengembangkan pertumbuhan iklim kawasan industri berbasis syariah di Indonesia,” tutur Mukhtarudin, Senin, (14/3).
Politisi Golkar dari Kalimantan Tengah ini memaparkan, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Global Islamic Economy, Indonesia menempati peringkat kelima pada tahun 2019-2020 dalam kekuatan ekonomi syariah dari 73 negara dunia.
“Di sisi lain, perekonomian Indonesia juga didominasi oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) yang tentu memiliki kontribusi besar ekonomi kita,” ucapnya.
Mukhtarudin menilai sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah yang tepat untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia, bukan hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global. “Saya berharap Indonesia akan makin maju bangkit kembali ekonominya, terutama didukung dan didorong oleh UMKM untuk memproduksi produk-produk halal di Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan komitmen pemerintah memajukan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di pondok pesantren. Terlebih, pemerintah telah menaikkan anggaran UMKM dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.800 triliun di 2024.
“Jadi, itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong UMKM, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi santri,” kata Airlangga saat menghadiri Forum Silaturahmi Ulama di Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu (12/3).
Airlangga menyampaikan, pemerintah mendorong sejumlah kegiatan ekonomi keumatan, salah satunya ekonomi syariah. Penggabungan bank-bank syariah diharapkan dapat mendorong ekonomi UMKM, termasuk di pondok pesantren.
“Pemerintah tengah menggabungkan bank-bank BUMN yang berbasis syariah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia). Nah, ini menjadi salah satu engine ekonomi umat yang besar dan tentu diharapkan dapat mendorong ekonomi UKM dan ekonomi keumatan,” ujarnya.
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian sertifikasi halal gratis.Airlangga memastikan program ini turut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Pemerintah hadir untuk memberikan biaya sertifikasi halal dan seluruhnya melibatkan MUI. Dan tentu sebagai penyedia halal dibuka ormas-ormas untuk melakukan pendampingan, namun sidangnya tetap ada di MUI,” tandasnya.