27.8 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Pemerintah Siapkan Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

PROKALTENG.CO-Makin menurunnya kasus Covid-19 di tanah air membuat pemerintah memberikan kelonggaran baru. Acara-acara massal seperti konser dan pesta pernikahan kini diizinkan. Namun, sebagian epidemiolog menilai keputusan itu terlalu terburu-buru.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan, masih terlalu cepat bagi Indonesia memperlonggar aktivitas masyarakat berskala besar. ’’Memang kalau pertandingan olahraga bisa tanpa penonton. Tapi, kalau musik, apa bisa tanpa penonton. Apalagi kalau kita bicara penontonnya dari berbagai daerah,” jelas Dicky kepada Jawa Pos kemarin (27/9).

Memang, kata Dicky, saat ini situasi sudah membaik. Namun, ada baiknya pemerintah mengambil langkah hati-hati dengan mematangkan semua hal. ’’Timbulnya beberapa klaster sekolah itu membuktikan bahwa ini (penularan, Red) masih serius,” katanya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menunggu setidaknya sebulan lagi untuk melonggarkan aktivitas berskala massal. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah bisa melakukan penguatan-penguatan kapasitas pengendalian pandemi yang terangkum dalam testing, tracing, dan treatment (3T).

Dicky mencontohkan Norwegia yang baru saja menyatakan turun ke level 1. Dia menyebutkan, sebelum menurunkan status dari level 2 ke level 1, Norwegia menunggu selama kurang lebih enam bulan. Norwegia memilih menahan diri dulu, memastikan semuanya siap, kemudian baru minggu lalu turun ke level 1 mendekati normal. ”Memang kelihatannya sudah sangat longgar. Lepas semuanya. Tapi, sudah kuat basic-nya, 3T-nya sudah kuat. Meskipun, angka reproduksi dan tes positivity rate-nya malah lebih tinggi dari kita (Indonesia, Red),” jelasnya.

Dicky mengingatkan, Indonesia jangan sampai mengulang kesalahan lama. Yakni, saat kondisi sedikit membaik, disusul pelonggaran yang banyak. ”Ini nanti merugikan kita. Lebih baik mengalah sebulan, misalnya. Sebulan itu diperkuat 3T kita,” katanya.

Indonesia memang terus mengalami perbaikan indikator epidemiologis. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa per 26 September 2021, kasus konfirmasi nasional turun 96,6 persen dari kondisi puncak pada 15 Juli 2021.

Kemudian, kasus aktif per 26 September 2021 lebih rendah daripada awal September lalu. Saat ini kasus aktif nasional telah menyentuh angka 40 ribuan. Jumlah itu juga telah mengalami penurunan sebanyak 92,6 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021. ’’Kita tidak boleh berpuas diri, tapi justru bertambah hati-hati. Teman-teman Polri dan TNI sudah bekerja dengan luar biasa. Begitu juga dengan dinas kesehatan, saya kira mereka sudah bekerja bahu-membahu,” jelas Luhut kemarin.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan mengizinkan kegiatan besar selama memenuhi pedoman dan protokol kesehatan. Kebijakan itu diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengungkapkan, pemerintah telah mempertimbangkan perlunya mewadahi aktivitas masyarakat agar tetap produktif, tapi juga aman dari Covid-19. ”Pemerintah kini dapat memberikan izin untuk mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang,” katanya pada 25 September lalu. Upaya pemulihan sektor pariwisata diharapkan menjadi mesin penggerak kegiatan ekonomi dan memberikan dampak turunan positif pada sektor lain.

Baca Juga :  Masjid Diperbolehkan Jadi Lokasi Vaksin, Ini Syaratnya

Kegiatan berskala besar yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan partisipan atau undangan dalam jumlah besar dan dari berbagai tempat. Misalnya, konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival konser, pesta, maupun acara pernikahan besar.

Kemudian, kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 serta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada tahun ini menjadi contoh kegiatan berskala besar yang sedang dijalankan. ’’Tentu saja penyelenggaraan dua acara besar tersebut telah melalui diskusi berbagai pihak guna menekan risiko penularan virus,” ujar Johnny.

Satgas Covid-19 juga telah menyusun Buku Rekomendasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Penyelenggaraan PON XX Papua. Jika PON berhasil, Johnny mengatakan bahwa Indonesia akan punya pedoman dan pengalaman mengadakan kegiatan berskala besar pada masa pandemi.

Izin penyelenggaraan pertemuan atau kegiatan besar dapat diberikan selama kasus Covid-19 terkendali. Selain itu, penyelenggaraannya harus didukung kesiapan yang matang serta komitmen penyelenggara.

Vaksin Booster

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, vaksin booster atau vaksin dosis ketiga gratis hanya diberikan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Sementara itu, sisanya berbayar. ’’Apakah itu 50 atau 60 persen (vaksin booster gratis) akan terus didorong, sedangkan sisanya nanti didorong melalui vaksin berbayar,’’ terangnya dalam konferensi pers terkait hasil ratas PPKM secara daring di Jakarta kemarin, seperti dilansir Antara.

Airlangga menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pembahasan vaksinasi booster bisa diselesaikan minggu depan. Vaksin booster yang ditanggung PBI atau APBN diberikan kepada 87,4 juta jiwa dengan kebutuhan 97,1 juta dosis. Untuk anak usia 11–12 tahun, akan diberikan dosis pertama dan kedua kepada 4,4 juta jiwa dengan kebutuhan 9,9 juta dosis vaksin. ’’Dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali. Ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa,’’ ujar Airlangga.

Respons Pelonggaran Konser

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono berharap wacana pemerintah memperbolehkan konser dan acara pernikahan dapat menggerakkan ekonomi. Sebab, dua kegiatan yang berskala massal itu bisa menciptakan demand (permintaan). Perhotelan dan restoran tentu akan merasakan dampak positif. ’’Tapi, harus tetap disiplin protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya saat dihubungi tadi malam.

Iwan mengungkapkan, sejumlah pelonggaran PPKM belum signifikan mendorong tingkat okupansi hotel meski sudah ada perbaikan. Apalagi, kebanyakan tamu hotel di Jakarta berasal dari luar kota. Padahal, tingkat vaksinasi di daerah tidak setinggi seperti di Jakarta.

Dampak pelanggaran mobilitas masyarakat paling terasa bagi restoran. Masyarakat sudah bisa masuk mal. Jam buka dan kapasitas restoran juga dilonggarkan. Tentu rencana pemerintah memperbolehkan konser dan acara pernikahan memberikan harapan baru. ’’Mudah-mudahan bisa menaikkan sekitar 5 sampai 10 persen okupansi hotel maupun pendapatan restoran,” harapnya. Saat ini okupansi hotel di Jakarta berkisar 10–15 persen. Hanya sedikit yang mencapai 30 persen.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Mukhtarudin Berikan Bantuan Untuk Mahasiswa Kalteng di

Di sisi lain, CEO Rajawali Indonesia Anas Syahrul Alimi menanggapi pernyataan Menkominfo terkait izin menggelar event berskala besar. Menurutnya, hal itu biasa saja. Belum bisa disambut dengan euforia. ’’Kecuali sudah ada statement dari Kapolri atau ketua satgas Covid, saya baru akan senang. Karena sekarang kan satgas Covid yang memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian,’’ tuturnya saat dihubungi tadi malam.

Setelah ada statement resmi dari Kapolri atau ketua satgas nasional, lalu ditindaklanjuti dengan regulasi yang konkret dan jelas, itu baru sesuatu yang harus disambut gembira. ’’Kalau kami sebagai promotor sudah siap sejak lama. Dengan berbagai regulasi pemerintah, termasuk misalnya syarat vaksin, ikut aplikasi PeduliLindungi,’’ lanjut Anas.

Terdekat, promotor yang melahirkan sederet festival musik ikonik itu tengah menyiapkan Prambanan Jazz Festival. ’’Dari September mundur lagi, kemungkinan Oktober. Tinggal menunggu regulasi resmi,’’ papar Anas.

Lain lagi reaksi CEO Berlian Entertainment Dino Hamid. Dia cukup kaget dengan pengumuman pemerintah terkait pelonggaran izin konser. Apalagi, kabar itu diumumkan Kemenkominfo. Bukan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif sebagaimana biasanya. ’’Tentu saja menggembirakan, karena kami nunggu sekitar 1,5–2 tahun untuk ini,’’ ujarnya via telepon. Dia melanjutkan, jika konser benar-benar dibuka, kedisiplinan serta komitmen pelaksana, artis, dan penonton harus dijaga ketat.

Dino menilai optimisme terhadap pelaksanaan event besar mulai terasa di kalangan promotor. ’’Jazz Gunung baru-baru ini berhasil dengan 300 penonton. PON Papua juga isunya boleh ditonton langsung,’’ ungkap pria yang kini tengah ada di Papua itu.

Kabar itu juga disambut baik oleh Managing Director Full Color Party David Ananda. Dia menilai pelonggaran izin konser tidak terlepas dari keberhasilan penanganan pandemi di kuartal II 2021. ’’Indonesia dapat pujian karena penanganan bagus, mungkin bisa dibilang terbaik di Asia Tenggara. Aku rasa, kalau Amerika Serikat dan Prancis bisa, Indonesia nggak boleh ketinggalan,’’ ucapnya, merujuk konser Global Citizen 2021 akhir pekan lalu di New York dan Paris.

David berharap kondisi itu didukung dengan masyarakat Indonesia yang makin peka dan sadar prokes. Plus, melengkapi dua dosis vaksinasi Covid-19. Dia mencermati, kota-kota yang jadi tuan rumah konser memiliki tingkat vaksinasi tinggi dengan angka kematian yang rendah. ’’Nanti, kalau memungkinkan, venue konser juga bisa memfasilitasi vaksinasi untuk mereka yang baru dapat satu dosis. Jadi, mereka bisa nonton sekaligus melengkapi vaksin,’’ imbuhnya.

PROKALTENG.CO-Makin menurunnya kasus Covid-19 di tanah air membuat pemerintah memberikan kelonggaran baru. Acara-acara massal seperti konser dan pesta pernikahan kini diizinkan. Namun, sebagian epidemiolog menilai keputusan itu terlalu terburu-buru.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan, masih terlalu cepat bagi Indonesia memperlonggar aktivitas masyarakat berskala besar. ’’Memang kalau pertandingan olahraga bisa tanpa penonton. Tapi, kalau musik, apa bisa tanpa penonton. Apalagi kalau kita bicara penontonnya dari berbagai daerah,” jelas Dicky kepada Jawa Pos kemarin (27/9).

Memang, kata Dicky, saat ini situasi sudah membaik. Namun, ada baiknya pemerintah mengambil langkah hati-hati dengan mematangkan semua hal. ’’Timbulnya beberapa klaster sekolah itu membuktikan bahwa ini (penularan, Red) masih serius,” katanya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menunggu setidaknya sebulan lagi untuk melonggarkan aktivitas berskala massal. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah bisa melakukan penguatan-penguatan kapasitas pengendalian pandemi yang terangkum dalam testing, tracing, dan treatment (3T).

Dicky mencontohkan Norwegia yang baru saja menyatakan turun ke level 1. Dia menyebutkan, sebelum menurunkan status dari level 2 ke level 1, Norwegia menunggu selama kurang lebih enam bulan. Norwegia memilih menahan diri dulu, memastikan semuanya siap, kemudian baru minggu lalu turun ke level 1 mendekati normal. ”Memang kelihatannya sudah sangat longgar. Lepas semuanya. Tapi, sudah kuat basic-nya, 3T-nya sudah kuat. Meskipun, angka reproduksi dan tes positivity rate-nya malah lebih tinggi dari kita (Indonesia, Red),” jelasnya.

Dicky mengingatkan, Indonesia jangan sampai mengulang kesalahan lama. Yakni, saat kondisi sedikit membaik, disusul pelonggaran yang banyak. ”Ini nanti merugikan kita. Lebih baik mengalah sebulan, misalnya. Sebulan itu diperkuat 3T kita,” katanya.

Indonesia memang terus mengalami perbaikan indikator epidemiologis. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa per 26 September 2021, kasus konfirmasi nasional turun 96,6 persen dari kondisi puncak pada 15 Juli 2021.

Kemudian, kasus aktif per 26 September 2021 lebih rendah daripada awal September lalu. Saat ini kasus aktif nasional telah menyentuh angka 40 ribuan. Jumlah itu juga telah mengalami penurunan sebanyak 92,6 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021. ’’Kita tidak boleh berpuas diri, tapi justru bertambah hati-hati. Teman-teman Polri dan TNI sudah bekerja dengan luar biasa. Begitu juga dengan dinas kesehatan, saya kira mereka sudah bekerja bahu-membahu,” jelas Luhut kemarin.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan mengizinkan kegiatan besar selama memenuhi pedoman dan protokol kesehatan. Kebijakan itu diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengungkapkan, pemerintah telah mempertimbangkan perlunya mewadahi aktivitas masyarakat agar tetap produktif, tapi juga aman dari Covid-19. ”Pemerintah kini dapat memberikan izin untuk mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang,” katanya pada 25 September lalu. Upaya pemulihan sektor pariwisata diharapkan menjadi mesin penggerak kegiatan ekonomi dan memberikan dampak turunan positif pada sektor lain.

Baca Juga :  Masjid Diperbolehkan Jadi Lokasi Vaksin, Ini Syaratnya

Kegiatan berskala besar yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan partisipan atau undangan dalam jumlah besar dan dari berbagai tempat. Misalnya, konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival konser, pesta, maupun acara pernikahan besar.

Kemudian, kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 serta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada tahun ini menjadi contoh kegiatan berskala besar yang sedang dijalankan. ’’Tentu saja penyelenggaraan dua acara besar tersebut telah melalui diskusi berbagai pihak guna menekan risiko penularan virus,” ujar Johnny.

Satgas Covid-19 juga telah menyusun Buku Rekomendasi Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Penyelenggaraan PON XX Papua. Jika PON berhasil, Johnny mengatakan bahwa Indonesia akan punya pedoman dan pengalaman mengadakan kegiatan berskala besar pada masa pandemi.

Izin penyelenggaraan pertemuan atau kegiatan besar dapat diberikan selama kasus Covid-19 terkendali. Selain itu, penyelenggaraannya harus didukung kesiapan yang matang serta komitmen penyelenggara.

Vaksin Booster

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, vaksin booster atau vaksin dosis ketiga gratis hanya diberikan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Sementara itu, sisanya berbayar. ’’Apakah itu 50 atau 60 persen (vaksin booster gratis) akan terus didorong, sedangkan sisanya nanti didorong melalui vaksin berbayar,’’ terangnya dalam konferensi pers terkait hasil ratas PPKM secara daring di Jakarta kemarin, seperti dilansir Antara.

Airlangga menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pembahasan vaksinasi booster bisa diselesaikan minggu depan. Vaksin booster yang ditanggung PBI atau APBN diberikan kepada 87,4 juta jiwa dengan kebutuhan 97,1 juta dosis. Untuk anak usia 11–12 tahun, akan diberikan dosis pertama dan kedua kepada 4,4 juta jiwa dengan kebutuhan 9,9 juta dosis vaksin. ’’Dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali. Ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa,’’ ujar Airlangga.

Respons Pelonggaran Konser

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono berharap wacana pemerintah memperbolehkan konser dan acara pernikahan dapat menggerakkan ekonomi. Sebab, dua kegiatan yang berskala massal itu bisa menciptakan demand (permintaan). Perhotelan dan restoran tentu akan merasakan dampak positif. ’’Tapi, harus tetap disiplin protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya saat dihubungi tadi malam.

Iwan mengungkapkan, sejumlah pelonggaran PPKM belum signifikan mendorong tingkat okupansi hotel meski sudah ada perbaikan. Apalagi, kebanyakan tamu hotel di Jakarta berasal dari luar kota. Padahal, tingkat vaksinasi di daerah tidak setinggi seperti di Jakarta.

Dampak pelanggaran mobilitas masyarakat paling terasa bagi restoran. Masyarakat sudah bisa masuk mal. Jam buka dan kapasitas restoran juga dilonggarkan. Tentu rencana pemerintah memperbolehkan konser dan acara pernikahan memberikan harapan baru. ’’Mudah-mudahan bisa menaikkan sekitar 5 sampai 10 persen okupansi hotel maupun pendapatan restoran,” harapnya. Saat ini okupansi hotel di Jakarta berkisar 10–15 persen. Hanya sedikit yang mencapai 30 persen.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Mukhtarudin Berikan Bantuan Untuk Mahasiswa Kalteng di

Di sisi lain, CEO Rajawali Indonesia Anas Syahrul Alimi menanggapi pernyataan Menkominfo terkait izin menggelar event berskala besar. Menurutnya, hal itu biasa saja. Belum bisa disambut dengan euforia. ’’Kecuali sudah ada statement dari Kapolri atau ketua satgas Covid, saya baru akan senang. Karena sekarang kan satgas Covid yang memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian,’’ tuturnya saat dihubungi tadi malam.

Setelah ada statement resmi dari Kapolri atau ketua satgas nasional, lalu ditindaklanjuti dengan regulasi yang konkret dan jelas, itu baru sesuatu yang harus disambut gembira. ’’Kalau kami sebagai promotor sudah siap sejak lama. Dengan berbagai regulasi pemerintah, termasuk misalnya syarat vaksin, ikut aplikasi PeduliLindungi,’’ lanjut Anas.

Terdekat, promotor yang melahirkan sederet festival musik ikonik itu tengah menyiapkan Prambanan Jazz Festival. ’’Dari September mundur lagi, kemungkinan Oktober. Tinggal menunggu regulasi resmi,’’ papar Anas.

Lain lagi reaksi CEO Berlian Entertainment Dino Hamid. Dia cukup kaget dengan pengumuman pemerintah terkait pelonggaran izin konser. Apalagi, kabar itu diumumkan Kemenkominfo. Bukan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif sebagaimana biasanya. ’’Tentu saja menggembirakan, karena kami nunggu sekitar 1,5–2 tahun untuk ini,’’ ujarnya via telepon. Dia melanjutkan, jika konser benar-benar dibuka, kedisiplinan serta komitmen pelaksana, artis, dan penonton harus dijaga ketat.

Dino menilai optimisme terhadap pelaksanaan event besar mulai terasa di kalangan promotor. ’’Jazz Gunung baru-baru ini berhasil dengan 300 penonton. PON Papua juga isunya boleh ditonton langsung,’’ ungkap pria yang kini tengah ada di Papua itu.

Kabar itu juga disambut baik oleh Managing Director Full Color Party David Ananda. Dia menilai pelonggaran izin konser tidak terlepas dari keberhasilan penanganan pandemi di kuartal II 2021. ’’Indonesia dapat pujian karena penanganan bagus, mungkin bisa dibilang terbaik di Asia Tenggara. Aku rasa, kalau Amerika Serikat dan Prancis bisa, Indonesia nggak boleh ketinggalan,’’ ucapnya, merujuk konser Global Citizen 2021 akhir pekan lalu di New York dan Paris.

David berharap kondisi itu didukung dengan masyarakat Indonesia yang makin peka dan sadar prokes. Plus, melengkapi dua dosis vaksinasi Covid-19. Dia mencermati, kota-kota yang jadi tuan rumah konser memiliki tingkat vaksinasi tinggi dengan angka kematian yang rendah. ’’Nanti, kalau memungkinkan, venue konser juga bisa memfasilitasi vaksinasi untuk mereka yang baru dapat satu dosis. Jadi, mereka bisa nonton sekaligus melengkapi vaksin,’’ imbuhnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru