JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menekankan, agar proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah-sekolah kini
dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
(SIPLah).
Platform yang diluncurkan sejak
Agustus 2019 ini dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik
BOS Reguler, Afirmasi, dan Kinerja.
Kepala Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Masyarakat (BKLM), Kemendikbud, Ade Erlangga mengatakan, kehadiran
SIPLah setidaknya dapat menjadi solusi untuk peningkatan tata kelola sekolah.
“Kalau SIPLah, itu manfaatnya
tata kelola keuangan yang baik, dokumentasi elektronik setiap transaksi jumlah,
jenis, orang tidak bisa bohong,†kata Ade, Rabu (20/11)
Selain itu, SIPLah dapat
mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja, sehingga mengurangi
risiko terjadinya korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
“Hal ini sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang
mendorong transaksi pemerintah dilakukan melalui mekanisme e-purchasing,â€
jelasnya.
Dengan SIPLah ini, lanjut Ade,
sekolah juga bisa melakukan efisiensi anggaran, dengan tingkat harga
keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih beragam.
Menurutnya, manfaat dari SIPLah
bukan hanya untuk Sekolah sehingga tata kelola lebih tertata dan transparan
tetapi juga manfaat bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di sekitar
lingkungan sekolah.
“Pelaku juga UMKM bisa
memanfaatkan platform ini. Cukup daftar pada laman siplah.kemdikbud.go.id. Ini
supaya ekonominya hidup di situ (sekitar sekolah), UMKM hidup, belanja di
toko-toko yang ada sekitar situ,†jelasnya.
Ade menuturkan, SIPLah ini sudah
direstui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tercatat sejak diluncurkan tiga bulan lalu sudah dipakai oleh 13 ribu sekolah,
dengan 107 ribu UMKM yang tersebar di enam marketplace, yakni Blibli, Pesona
Edu, Eurekabookhouse, Inti, Toko ladang, dan Siplah Belanja.
“Ada seratus marketplace yang
ikut, namun hanya enam di antaranya yang terpilih, seluruh proses pemilihan
melibatkan LKPP,†ujarnya.
Sementara itu, jumlah transaksi
sudah mencapai 1,7 Triliun dengan 600 ribu barang terbeli. Ade menyebutkan, ada
107 ribu tokoh terlibat seluruh Indonesia setiap sekolah ada tokoh-tokoh daftar
di marketplace.
“Ke depan harapannya, sekolah
yang sudah menggunakan SIPLah bisa mencapai 34 ribu Sekolah. Bertahap, kalau
tersosialisasi semua bisa 100 persen,†imbuhnya.
Sekretaris Jenderal (Sesjen)
Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, bahwa hal itu menjadi salah satu wujud
komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan
akuntabel.
“Inovasi dan elektronifikasi
sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan
kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui
Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,†katanya.
Didik menjelaskan, SIPLah
dirancang untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring dan
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas
serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di
Kemendikbud.
Menrutnya, BOS Reguler merupakan
program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia
dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK)
nonfisik.
“Kami melihat penguatan PBJ dana
transfer adalah kunci, mempertimbangkan 63 persen dana pendidikan adalah dana
transfer ke daerah. Atas dasar itu, SIPLah dan Katalog Sektoral dikembangkan
dan didorong lebih lanjut,†pungkasnya. (der/fin)