JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membeberkan,
banyak daerah yang belum menyerap dana deerah. Pasalnya hingga akhir 2019 dana
daerah masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp230
triliun.
“Kami sebetulnya dalam posisi terus perhatikan dan mengawasi daerah.
Walaupun sudah transfer cukup banyak, tapi di daerah itu account simpanan
rekening daerah mencapai hampir lebih dari Rp230 triliun,†kata Sri Mulyani, di
Jakarta, Kamis (19/12).
Tahun ini, anggaran dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) mencapai
Rp826,77 triliun. Adapun realisasi hingga akhir November tahun ini mencapai
Rp752,84 triliun atau sudah 91,06 persen.
Untuk transfer ke daerah, kata Sri Mulyani, realisasinya sudah Rp689,21
triliun atau 91,07 persen dari target Rp756,77 triliun. Sedangkan realisasi
dana desa sudah Rp63,63 triliun atau 90,90 persen dari target Rp70 triliun.
“Kita transfer Rp700-an triliun. Dampak ke daerah terkurangi hampir
sepertiga dari yang ditransfer. Ini salah satu yang dianggap faktor yang masih
perlu yang mengendap di RKUD,†tutur dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta Kementerian Dalam Negeri
untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Sebab dengan mengoptimalkan dana
daerah akan berdampak pada perkembangan daerah.
“Kalau Rp230 triliun digunakan semua pemda, maka akan berdampak besar pada
pembangunan di daerah itu sendiri,†ujar Sri Mulyani.
Kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti
mengatakan, dana yang mengendap berasal dari banyak daerah.
“Jadi memang kalau dicari daerah paling banyak ya daerah yang punya anak
banyak, itu biasanya jumlahnya besar,†kata Prima.
Terpisah, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia,
Piter Abdullah mengatakan, daerah daerah yang tidak digunakan secara optimal
oleh pemerintah daerah akan berdampak pembangunan di daerah tersebut menjadi
tidak masimal.
“Pertumbuhan di daeah tersebut menadi tidak optimal atau di bawah
potensinya,†ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (19/12).
Tidak terserapnya dana daerah, menurut Piter, karena pejabat daerah yang
tidak memiliki ide untuk membangun daerahnya dengan baik.
“Kendala utamanya di pejabatnya yang tidak kreatif, tidak punya kebijakan
terobosan,†tukas Piter.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan semakin banyak
dana yang disimpan maka redistribusi anggaran ke masyarakat menjadi kecil.
Implikasinya, pertumbuhan ekonomi daerah bisa tersendat, sebab tidak ada uang
yang berputar di masyarakat. (din/fin/kpc)