JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membalas pernyataan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan cukup telak. Dalam pernyataannya, Anies
membantah tegas pernyataan Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, Pemprov DKI
tak memiliki anggaran sehingga meminta pemerintah pusat mendanai bansos kepada
1,1 juta warga DKI.
Hal itu disampaikan Anies
Baswedan saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Rabu
(13/5/2020) malam.
Anies mengungkap, Pemprov DKI
sejatinya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Belanja Tak
Terduga (BTT) dan penanganan wabah corona. “Ini untuk kesehatan, untuk bansos,
dan pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan. Jadi secara anggaran ada,
alhamdulillah,†ungkapnya.
Akan tetapi, mantan Mendikbud ini
mengakui bahwa Pemprov DKI sempat mengalami tantangan cashflow. Hal itu disebabkan pendapatan
terbesar Jakarta ada di sektor pajak. “Kalau kegiatan perekonomian itu turun,
maka otomatis pajak yang disetorkan ke pemerintah juga ikut turun,†katanya.
Sebaliknya, Anies melontarkan
sindiran dengan mengungkap bahwa pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI
berupa dana bagi hasil (DBH).
Anies mengaku bersyukur bahwa
utang pemerintah pusat itu sudah setengah dibayarkan. “Kita bersyukur yang ini
juga sempat dibicarakan agak panjang, soal Dana Bagi Hasil antara pemerintah
pusat dengan DKI di tahun 2019 itu nilainya 5,1 triliun, itu sempat belum
dibayarkan,†bebernya.
Saat ini, sambung Anies,
pemerintah pusat masih memiliki sisa utang sebesar Rp2,5 triliun. “Alhamdulillah
pada 23 April kemarin itu sudah dibayarkan 2,6 jadi masih ada sekitar 2,5
triliun yang harus dibayarkan Kemenkeu ke DKI Jakarta,†ungkap Anies.
Anies yakin, setelah utang itu
dibayarkan, maka Pemprov DKI akan memiliki anggaran. “Tantangan sempat
di-cashflow tapi kemarin dari 50 persen DBH itu dikembalikan kepada Jakarta,
kami masih menunggu 50 persen lainnya,†tutur Anies.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani
menyebut anggaran bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta warga DKI Jakarta
sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
“Kami dapat laporan dari Menko
PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya
anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta,†kata Sri Mulyani
kala itu.
Hal inilah yang diakui Sri Mulyani
membuat anggaran penanganan bansos bagi para warga terdampak Covid-19 menjadi
bertambah.
Meski demikian, Sri Mulyani
mengaku pihaknya belum memberikan rincian penambahan anggaran yang harus
ditanggung pemerintah pusat atas peralihan tanggung jawab ini. Dia memastikan
bahwa penambahan anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan
sosial yang mencapai Rp110 triliun.
Lebih lanjut Sri Mulyani
mengungkapkan, pendistribusian bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek
melibatkan perusahaan jasa logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek
online (ojol). “BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga termasuk
gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi para supir
ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH,†ungkapnya.
Kementerian Sosial juga telah
memberikan laporannya bahwa proses penyaluran bansos kepada masyarakat
terdampak Covid-19 di Jabodetabek sudah mencapai 80 persen. “Data terakhir dari
Kemensos, saat ini implementasinya sudah mendekati 80 persen. Karena presiden
sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa sebelum lebaran, 100 persen harus
sudah di-deliver,†ujar Sri Mulyani.