27.8 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Mendagri: Kepala Daerah Jangan Takut Diawasi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta. Gubernur, Bupati dan
Wali Kota dikumpulkan di ibukota pada 13 November 2019 mendatang. Tak hanya
kepala daerah. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) juga diundang.
Mulai Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajati, Kajari, hingga Ketua
DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu,

“Nanti tanggal 13 November, Kemendagri mengundang seluruh kepala daerah.
Ini untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun
ke depan,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menjabarkan visi misi melalui para
menteri koordinator. Selanjutnya, menteri yang akan menyampaikan kepada para
kepala daerah. “Pertemuan nanti sifatnya top
down
. Tetapi kami juga ingin mendengar persoalan-persoalan yang bottom up dari kepala daerah. Apa saja
permasalahannya. Nanti akan dicarikan solusi bersama,” jelas mantan Kapolri
tersebut.

Baca Juga :  Ketua MPR: Masyarakat Mulai Cemas

Karena itu, kata Tito, jajaran kementerian dan lembaga tingkat pusat juga
akan diundang dalam pertemuan tersebut untuk ikut mencarikan solusi. Mantan
Kapolda Metro Jaya ini mengingatkan salah satu tugas pemerintah pusat adalah
membina, sekaligus membantu pemda melaksanakan tugasnya. Yaitu memberikan
layanan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi, ada sinkron antara pusat dan daerah. Intinya itu dalam pertemuan
nanti. Insya Allah saya juga hadir. Saya juga mengimbau APPSI untuk hadir,”
paparnya.

Selain itu, APPSI juga diminta untuk menyampaikan pertemuan itu kepada
kepala daerah tingkat II dan jajaran forkompimda masing-masing. Rencananya,
para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari. Secara umum,
pemerintah ingin memastikan ada program yang menyentuh pembangunan SDM.
Terutama bidang kesehatan, dan pendidikan. Tito juga menyebutkan program
membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan
swasta dalam berinvestasi di daerah.

Baca Juga :  Menko: RS Penuh, Hotel Bintang 2 dan 3 Digunakan Fasilitasi Covid-19

Mantan Kadensus 88 Antiteror itu menyatakan Kemendagri juga akan melakukan
sejumlah terobosan. Salah satunya mengedepankan pengawasan internal kepala
daerah. Tujuannya untuk mencegah praktik korupsi. Pengawasan internal itu
terkoneksi dengan pengawasan internal di Kemendagri.

Dia menegaskan Kemendagri telah bekerja sama dengan BPK, BPKB, KPK, Polri,
hingga Kejaksaan. “Ini dalam rangka melaksanakan pengawasan keuangan dan
pembangunan. Kepala daerah tidak boleh ada rasa takut akibat diawasi,”
paparnya.

Selama ini, kepala daerah banyak yang takut ditangkap karena kasus korupsi.
Sehingga tidak mampu melakukan eksekusi program. Akibatnya penyerapan anggaran
daerah hanya mencapai 60 persen. Banyak uang daerah disimpan di bank dan tidak
bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Rasa ketakutan dari kepala daerah itu berakibat eksekusi program tidak
optimal. Kita melihat sejumlah penyerapan anggaran daerah bahyak yang 60
persen. Bahkan ada juga yang kurang,” tegas Tito. (rh/fin/kpc)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian mengundang seluruh kepada daerah ke Jakarta. Gubernur, Bupati dan
Wali Kota dikumpulkan di ibukota pada 13 November 2019 mendatang. Tak hanya
kepala daerah. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) juga diundang.
Mulai Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajati, Kajari, hingga Ketua
DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu,

“Nanti tanggal 13 November, Kemendagri mengundang seluruh kepala daerah.
Ini untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun
ke depan,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menjabarkan visi misi melalui para
menteri koordinator. Selanjutnya, menteri yang akan menyampaikan kepada para
kepala daerah. “Pertemuan nanti sifatnya top
down
. Tetapi kami juga ingin mendengar persoalan-persoalan yang bottom up dari kepala daerah. Apa saja
permasalahannya. Nanti akan dicarikan solusi bersama,” jelas mantan Kapolri
tersebut.

Baca Juga :  Ketua MPR: Masyarakat Mulai Cemas

Karena itu, kata Tito, jajaran kementerian dan lembaga tingkat pusat juga
akan diundang dalam pertemuan tersebut untuk ikut mencarikan solusi. Mantan
Kapolda Metro Jaya ini mengingatkan salah satu tugas pemerintah pusat adalah
membina, sekaligus membantu pemda melaksanakan tugasnya. Yaitu memberikan
layanan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi, ada sinkron antara pusat dan daerah. Intinya itu dalam pertemuan
nanti. Insya Allah saya juga hadir. Saya juga mengimbau APPSI untuk hadir,”
paparnya.

Selain itu, APPSI juga diminta untuk menyampaikan pertemuan itu kepada
kepala daerah tingkat II dan jajaran forkompimda masing-masing. Rencananya,
para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari. Secara umum,
pemerintah ingin memastikan ada program yang menyentuh pembangunan SDM.
Terutama bidang kesehatan, dan pendidikan. Tito juga menyebutkan program
membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan
swasta dalam berinvestasi di daerah.

Baca Juga :  Menko: RS Penuh, Hotel Bintang 2 dan 3 Digunakan Fasilitasi Covid-19

Mantan Kadensus 88 Antiteror itu menyatakan Kemendagri juga akan melakukan
sejumlah terobosan. Salah satunya mengedepankan pengawasan internal kepala
daerah. Tujuannya untuk mencegah praktik korupsi. Pengawasan internal itu
terkoneksi dengan pengawasan internal di Kemendagri.

Dia menegaskan Kemendagri telah bekerja sama dengan BPK, BPKB, KPK, Polri,
hingga Kejaksaan. “Ini dalam rangka melaksanakan pengawasan keuangan dan
pembangunan. Kepala daerah tidak boleh ada rasa takut akibat diawasi,”
paparnya.

Selama ini, kepala daerah banyak yang takut ditangkap karena kasus korupsi.
Sehingga tidak mampu melakukan eksekusi program. Akibatnya penyerapan anggaran
daerah hanya mencapai 60 persen. Banyak uang daerah disimpan di bank dan tidak
bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Rasa ketakutan dari kepala daerah itu berakibat eksekusi program tidak
optimal. Kita melihat sejumlah penyerapan anggaran daerah bahyak yang 60
persen. Bahkan ada juga yang kurang,” tegas Tito. (rh/fin/kpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru