JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengancam pejabat TNI-Polri terkait kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) yang terus membesar. Dia mengancam pejabat TNI-Polri jika di
daerahnya terjadi karhutla.
Ditegaskan Jokowi ucapan tersebut
bukan hanya sekadar ancaman melainkan aturan main yang telah disepakati sejak
2016 dan berlaku sampai saat ini.
“Hati-hati pangdam, kapolda,
danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya
telepon, ke Panglima TNI , ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak
membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,†katanya Hal tersebut diutarakan
Presiden Jokowi pada acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara
Jakarta, Kamis (6/2).
“Kalau sudah membesar pasti saya
tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016
dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot
gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,†lanjutnya.
Menurut Jokowi, karhutla
merupakan sesuatu yang menjadi kekhawatiran bersama. Sebab karhutla sudah
terjadi selama puluhan tahun di tanah air.
“Pak Menko sudah sampaikan betapa
berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya 2015 betul-betul
sebuah kebakaran besar. Sebagai Presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu
dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat
lapangannya,†katanya.
Saat itu sekitar 2,5 juta hektare
lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan.
“Begitu 2016 kita berkumpul, baru
2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya
2,5 juta hektare,†bebernya.
Sayangnya pada 2018 luasan lahan
terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare.
“Ini ada apa? Sudah bagus-bagus
150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang
dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,â€
katanya.
Kebakaran lahan di Rusia
dilaporkan mencapai 10 juta hektare, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada
1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia yang berdasarkan
informasi terbaru mencapai luasan 11 juta hektare.
Bahkan disebutkan ada 500 juta
satwa yang mati karena kabakaran di Australia sehingga negara itu kehilangan
plasna nutfah baik flora maupun fauna.
“Ini yang kita tidak mau,
kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,†katanya.
Oleh sebab itu Presiden
mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan.
“Kita punya Babinsa, kita punya
Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa,
beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada.
Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,†katanya.
Ia berpesan agar kebakaran jangan
sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak
menyelesaikan masalah dengan segera.
“Negara besar pun kesulitan kalau
sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu
sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,†kata Presiden.
Selain itu Jokowi juga mengaku
khawatir dengan rotasi dan pergantian pejabat di daerah. Rotasi dikhawatirkan
mempengaruhi upaya penanganan karhutla di sejumlah provinsi.
“Yang saya takutkan adalah, ada
gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru
masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah
rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak
2016,†katanya.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya
Panjaitan, mendukung sikap tegas Presiden Jokowi yang akan mencopot pejabat TNI
dan Polri. Ancaman tersebut menurutnya, bisa mengurangi kedekatan birokasi yang
selama ini terjadi.
“Menurut saya bagus. Karena kan
mayoritas (karhutla) dilakukan oleh perusahaan swasta yang punya kedekatan
birokrasi bisa dengan gubernur atau aparat (TNI-Polri),†ucapnya di Kompleks
Parlemen.
Dia mengingatkan,
perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar lokasi karhutla harusnya tidak
diberi bantuan tenaga Brimob. Dengan adanya anggota Brimob, dia menilai, justru
bisa menghalangi polisi yang akan menindak.
“Dan untuk perusahaan-perusahaan
itu harusnya tidak usah diberikan lagi bantuan Brimob, kan terkadang ada
perusahaan dapat bantuan Brimob. Jadi Brimob itu juga harus ditarik dulu,â€
tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga
mengatakan, ancaman ini harus diberlakukan sampai tingkat kapolres hingga
dandim. Menurutnya, ancaman pencopotan pejabat TNI-Polri terkait karhutla harus
menyeluruh dan mendalam.
“Bukan hanya kapoldanya, kapolres
atau dandimnya, tapi juga mereka yang ada di wilayahnya. Jadi yang di atas
bertanggung jawab dan yang di bawah juga harus, menyeluruh-lah,†ujarnya.(gw/fin/kpc)