25.2 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Masuknya Nama Anak Pejabat Terima Bansos Jadi Sorotan DPD RI dan BPKP

PALANGKA RAYA – Masuknya nama dua anak pejabat Pemprov
Kalteng dalam penerima bantuan sosial dan juga adanya masyarakat yang berhak
menerima bantuan sosial, tetapi tidak mendapatkan bantuan, menjadi perhatian
Anggota DPD RI Hahib Said Abdurrahman dan Badan Pengawas Kuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng.

Persoalan itupun dibahas bersama dakam pertemuan antara
Anggota DPD RI dan BPKP Perwakilan Kalteng untuk ditindaklanjuti.

“Inilah persoalan data penerima bantuan sosial yang
harus diperketat dan diawasi. Ini akan kami terlusuri dan awasi terkait data
penerima yang tidak sesuai, seperti adanya anak pejabat yang masuk sebagai
penerima bansos,” kata Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Satia Pria Husada.

Baca Juga :  Hindari Klaim Kembali Terjadi, Pemerintah Diminta Lebur Regulasi Pulau

Dia mengatakan, saat ini pihaknya memang fokus pada
persoalan data penerima bansos. Pasalnya, banyak temuan di lapangan data
penerima tidak sesuai.

“Dan saat ini kita fokus perketat pengawasan data
penerima bansos. Kita tidak ingin data tumpang tindih dan juga yang berhak
tidak dapat. Kita terkaget dengan adanya banyak temuan terkait data penerima
bansos yang tidak sesauai,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Perwakilan Kalteng Habib Said
Abdurrahman menegaskan, banyak laporan masyarakat terkait ketidaksusiaan data
penerima bansos covid-19. Dia pun mempertanyakan data yang penerima bansos dari
pemerintah.

“Banyak laporan kepada kami terkait data penerima yang
tidak sesuai. Kita khawatir ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,
sehingga kami menyampaikan ke BPKP. Harapan semoga ditindaklanjuti agar
penerima bansos tepat sasaran dan sesuai serta tidak ada kepentingan tertentu
dengan penyaluran bantuan sosial tersebut,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Tim SAR Temukan Kepingan Pesawat dan Banyak Potongan Tubuh di Dasar La

PALANGKA RAYA – Masuknya nama dua anak pejabat Pemprov
Kalteng dalam penerima bantuan sosial dan juga adanya masyarakat yang berhak
menerima bantuan sosial, tetapi tidak mendapatkan bantuan, menjadi perhatian
Anggota DPD RI Hahib Said Abdurrahman dan Badan Pengawas Kuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng.

Persoalan itupun dibahas bersama dakam pertemuan antara
Anggota DPD RI dan BPKP Perwakilan Kalteng untuk ditindaklanjuti.

“Inilah persoalan data penerima bantuan sosial yang
harus diperketat dan diawasi. Ini akan kami terlusuri dan awasi terkait data
penerima yang tidak sesuai, seperti adanya anak pejabat yang masuk sebagai
penerima bansos,” kata Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Satia Pria Husada.

Baca Juga :  Hindari Klaim Kembali Terjadi, Pemerintah Diminta Lebur Regulasi Pulau

Dia mengatakan, saat ini pihaknya memang fokus pada
persoalan data penerima bansos. Pasalnya, banyak temuan di lapangan data
penerima tidak sesuai.

“Dan saat ini kita fokus perketat pengawasan data
penerima bansos. Kita tidak ingin data tumpang tindih dan juga yang berhak
tidak dapat. Kita terkaget dengan adanya banyak temuan terkait data penerima
bansos yang tidak sesauai,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Perwakilan Kalteng Habib Said
Abdurrahman menegaskan, banyak laporan masyarakat terkait ketidaksusiaan data
penerima bansos covid-19. Dia pun mempertanyakan data yang penerima bansos dari
pemerintah.

“Banyak laporan kepada kami terkait data penerima yang
tidak sesuai. Kita khawatir ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,
sehingga kami menyampaikan ke BPKP. Harapan semoga ditindaklanjuti agar
penerima bansos tepat sasaran dan sesuai serta tidak ada kepentingan tertentu
dengan penyaluran bantuan sosial tersebut,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Tim SAR Temukan Kepingan Pesawat dan Banyak Potongan Tubuh di Dasar La

Terpopuler

Artikel Terbaru