Jokowi Sebut Empat Nama Ini sebagai Kandidat Kepala IKN Baru

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada empat nama
kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang
Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), Tumiyono, dan Abdullah
Azwar Anas.

”Yang namanya kandidat ya memang
banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak
Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan
wartawan terkait Otoritas IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Lebih lanjut, Presiden
menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani
Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive
officer (CEO)-nya. ”CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera
diputuskan dalam insyaallah dalam minggu ini,” ujar Presiden.

Sebagai informasi secara urutan
kandidat yang disebut Presiden adalah sebagai berikut Menteri Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro,
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu Plt Deputi Bidang
Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian
Hario Seto mengatakan nantinya akan ada skema bilateral fund dalam pembangunan
ibu kota baru di Kalimantan Timur.

”Memang nanti kita akan set up
(membentuk) dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru ini,” terangnya.

Seto menuturkan sudah ada
beberapa pihak yang menyatakan minat untuk masuk dalam skema pembiayaan
tersebut. ”Ada dua atau tiga negara yang spesifik menyatakan memang tertarik.
Tapi tak usah disebut namanya,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan bilateral fund
itu nantinya tidak spesifik diperuntukkan bagi suatu negara. Pasalnya,
pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau pembiayaan internasional.

Pendanaan lewat bilateral fund
pun, lanjut Seto, akan punya wadah tersendiri di luar Sovereign Wealth Fund
(SWF) yang akan dibentuk pemerintah. ”Ya, mungkin nanti set up-nya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data
Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia membuat pooling fund
yang telah diminati banyak lembaga investor internasional.

Pooling fund berupa Sovereign
Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional, bilateral fund sudah
diminati satu negara, sekuritas sudah diminati lima perusahaan, dan satu
perusahaan asuransi juga telah menyatakan minat di bidang asuransi.

Namun, hingga saat ini Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas
menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara, atau investor yang dimaksud.

Yang pasti, lanjut Luhut,
nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan
dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta. ”Sementara pusat pemerintahan
nantinya akan dibiayai oleh APBN,” pungkasnya. (fin/ful/kpc)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada empat nama
kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang
Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), Tumiyono, dan Abdullah
Azwar Anas.

”Yang namanya kandidat ya memang
banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak
Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan
wartawan terkait Otoritas IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Lebih lanjut, Presiden
menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani
Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive
officer (CEO)-nya. ”CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera
diputuskan dalam insyaallah dalam minggu ini,” ujar Presiden.

Sebagai informasi secara urutan
kandidat yang disebut Presiden adalah sebagai berikut Menteri Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro,
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu Plt Deputi Bidang
Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian
Hario Seto mengatakan nantinya akan ada skema bilateral fund dalam pembangunan
ibu kota baru di Kalimantan Timur.

”Memang nanti kita akan set up
(membentuk) dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru ini,” terangnya.

Seto menuturkan sudah ada
beberapa pihak yang menyatakan minat untuk masuk dalam skema pembiayaan
tersebut. ”Ada dua atau tiga negara yang spesifik menyatakan memang tertarik.
Tapi tak usah disebut namanya,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan bilateral fund
itu nantinya tidak spesifik diperuntukkan bagi suatu negara. Pasalnya,
pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau pembiayaan internasional.

Pendanaan lewat bilateral fund
pun, lanjut Seto, akan punya wadah tersendiri di luar Sovereign Wealth Fund
(SWF) yang akan dibentuk pemerintah. ”Ya, mungkin nanti set up-nya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data
Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia membuat pooling fund
yang telah diminati banyak lembaga investor internasional.

Pooling fund berupa Sovereign
Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional, bilateral fund sudah
diminati satu negara, sekuritas sudah diminati lima perusahaan, dan satu
perusahaan asuransi juga telah menyatakan minat di bidang asuransi.

Namun, hingga saat ini Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas
menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara, atau investor yang dimaksud.

Yang pasti, lanjut Luhut,
nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan
dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta. ”Sementara pusat pemerintahan
nantinya akan dibiayai oleh APBN,” pungkasnya. (fin/ful/kpc)