Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) harus menyosialisasikan kemampuan negara dalam menangkal dan
mencegah penyebaran virus korona. Langkah ini menurut Ketua MPR Bambang
Soesatyo, sangat penting untuk mencegah kepanikan pada masyarakat.
Politikus Golkar yang
akrab disapa Bamsoet itu juga mengatakan, sebagai bagian dari langkah
pencegahan, ia minta Kementerian Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM memonitor mobilitas puluhan ribu tenaga kerja asing
(TKA) asal Tiongkok.
“Ingat masyarakat
tidak hanya peduli pada pemberitaan tentang dampak virus korona Wuhan atau
novel coronavirus (2019- nCoV), tetapi juga mulai cemas,†paparnya.
Kecemasan masyarakat
itu direfleksikan oleh warga Natuna ketika menyikapi keputusan pemerintah
menetapkan Natuna sebagai lokasi karantina bagi 250 WNI yang dievakuasi dari
Tiongkok. Penolakan warga Natuna dinyatakan dalam unjuk rasa, Sabtu (1/2)
kemarin.
Kecemasan itu sangat
wajar mengingat sebagian besar masyarakat begitu awam tentang virus korona dan
cara menangkalnya. Sedangkan pemberitaan tentang ekses virus ini sangat intens
dan mulai menebarkan rasa takut. Apalagi, setelah Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) juga menetapkan status virus korona Wuhan sebagai darurat dunia, yang
ditindaklanjuti banyak negara dengan ragam tindakan preventif menangkal
penyebaran virus itu.
Bamsoet juga
mengapresiasi langkah Menkes Terawan Agus Putranto dan jajarannya untuk
menenangkan masyarakat. Namun, langkah-langkah itu belum efektif karena
insidentil atau sepintas lalu, sementara pemberitaan tentang ekses dan
penyebaran virus korona demikian intens akhir-akhir ini.
“Informasi tentang
kemampuan negara menangkal virus itu pun masih simpang siur, dan tak jarang
dibumbui hoaks,†jelasnya.
Karena itu, Ketua MPR
mendorong Kemenkes segera menyiapkan penjelasan atau informasi publik tentang
kemampuan negara menangkal penyebaran virus korona di dalam negeri. Informasi
resmi itu hendaknya seragam dan disebarluaskan atau disosialisasikan ke semua
daerah oleh jajaran Dinas Kesehatan di setiap provinsi serta kabupaten/kota.
“Melalui penjelasan
atau informasi resmi yang seragam, diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran,
hoaks atau spekulasi lainnya tentang Virus korona di Indonesia. Langkah seperti
ini juga bertujuan mencegah panik di masyarakat,†tuturnya.
Selain itu, Ketua MPR
juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM memonitor mobilitas puluhan ribu tenaga kerja asing
(TKA) asal Tiongkok. Hingga akhir tahun lalu, jumlah TKA asal Tiongkok di
Indonesia lebih dari 30.000 orang. Di antara jumlah itu, sebagian tentunya
keluar masuk Indonesia-Tiongkok untuk berbagai keperluan.
Apalagi, momentum
Tahun Baru Imlek baru saja berlalu. Monitoring terhadap mobilitas TKA asal
Tiongkok itu semata-mata bertujuan mencegah penyebaran Virus korona di dalam
negeri.(jpc)