JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)
gelombang kedua sebagai dampak dari resesi tak terelakan. Suplai pemerintah
terhadap dampak buruk global lantaran pandemi Virus Corona (Covid-19) ini pun
tak berpengaruh banyak terhadap gejolak yang ditimbulkan.
Kesenjangan sosial, angka
kriminalitas, sampai mosi tidak percaya terhadap pemerintah ini pun marangsang
semua elemen bergerak.
“Buruh yang begitu terdampak.
Buruh yang menjadi objek vital dalam gerakan itu. Posisi ini akan dimanfaatkan
lawan politik, mencari jalan, dengan bergulirnya anggaran dari cukung yang
selama ini terdesak dengan kebijakan yang diterapkan,†jelas Direktur Political
and Public Policy Studies Jerry Massie, kepada Fajar Indonesia Network (Grup
Kaltengpos.co), Rabu (30/9).
Dikatakan Jerry, Pemerintah tekag
menargetkan tingkat pengangguran terbuka dalam rentang 7,7%-9,1% dan tingkat
kemiskinan 9,2%-9,7% pada APBN 2021.
“Kalau sama-sama kita hitung,
angka tersebut turun dibandingkan proyeksi pemerintah tahun ini. Dari paparan
Menkue dan Menko di beberapa kesempatan, kita bisa pastikan bahwa indikatornya
karena ada skenario terberat dampak pandemi Covid-19 yakni pengangguran
mencapai 9,02% dan kemiskinan 10,98%,†terang Jerry.
Karena itu ia menilai jika muncul
memperkirakan pengangguran akan turun pada tahun depan tetapi disumbang oleh
meningkatnya tenaga kerja di sektor informal ini klise.
â€Ini hanya harapan dari
pemerintah. Memberikan narasi sebagai alasan. Banyak pekerja yang terkena PHK
tahun ini akan beralih ke sektor
informal, seperti ojek online, berdagang di kaki lima, dan sebagainya itu hanya
hitungan kasar. Berapa besaran angkanya
pun kita tidak tahu karena belum ada data BPS yang menunjukan angka ril itu.
Maka, angka BPS harus adjusment atau disesuaikan dengan kementerian terkait
biar tak misinfomation,†ungkap Jerry.
Yang pasti, sambung dia, secara
kondisi rata-rata pendapatan masyarakat menurun. â€Jelas ini menjadi tantangan
pemerintah. Untuk menggolkan keinginannya. Tapi secara hitungan matematis,
dampak sosiologi, tingkat kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah akan
merosot, jika mengatasi angka penganguran, kemiskinan saja tidak bisa,†ujarnya.
“Sekali lagi kita semua berhadap,
narasi kritis yang disampaikan benar-benar menjadi pemantik reaksi agar
stakeholder terkait bergerak, realistis dalam pecapaian hasil kerja,†tukasnya.
Terpisah, Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengantisipasi
terjadinya gelombang PHK sebagai dampak dari resesi. â€Mengantisipasi terjadinya
gelombang PHK dampak dari resesi, dengan menggiatkan balai latihan kerja (BLK)
di setiap provinsi dan program lain ini yang paling pokok,†jelas Bambang
Soesatyo.
Dengan demikian sambung, Bamsoet
dapat meningkatkan taraf hidup para tenaga kerja tersebut dan dapat mengurangi
jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Kemudian, mendorong
pemerintah terus mendukung produktivitas dunia usaha dalam negeri dengan
berupaya menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha melalui sejumlah
insentif.
Seperti, insentif fiskal atas
impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas bea
masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), sebagai upaya mengantisipasi dampak
pandemi terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri.
“Segerakan langkah-langkah cepat
dan menguatkan koordinasi untuk menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang
disesuaikan dengan kondisi ini yang penting,†ucapnya.