alexametrics
27.1 C
Palangkaraya
Tuesday, August 16, 2022

Begini Cara Legilator Kalteng Sosialisasikan Program TORA

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fajar Hariady kembali bertemu konstituennya di Dapil II Kotim-Seruyan melalui reses.

Saat melaksanakan reses di Dusun Sulu Bakung Desa Natai Baru,Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), politisi dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini disambut baik oleh warga setempat.

Kepala Dusun (Kadus) Sulu Bakung Mujahidin, menyambut baik kunjungan Anggota DPRD Kalteng ini. Dia menyampaikan beberapa usulan di antaranya di bidang infrastruktur. Yakni penambahan ruas jalan dusun menuju Sungai Sampit.

"Kehadiran Anggota DPRD Kateng ini, menjadi suatu kehormatan buat masyarakat yang berada di pelosok. Khususnya buat kami warga Dusun Sulu Bakung Desa Natai Baru," ucap Mijahidin.

Menurutnya dengan adanya akses jalan, maka akan sangat membantu dan juga mempermudah warga yang berprofesi sebagai nelayan. "Kami sangat berharap akses jalan bisa dibangun, agar memudahkan masyarakat kami mengangkut hasil pertanian dan perikanan," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga setempat Muhammad Riandi menyampaikan, keluhan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan desa. Baik itu untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi warga adalah tentang status wilayah di mana hampir seluruh wilayah Desa Natai Baru masuk dalam areal ijin HGU perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga ada beberapa masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kalteng Akan Tugaskan Anggota ke Lamandau, Ini Targetnya

Pihaknya juga meminta saran dan pentunjuk serta juga arahan berkaitan dengan belum adanya program plasma atau kemitraan dari pihak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu.

"Padahal perusahaan yang berada di wilayah desa tersebut, berdiri dan beroperasi sudah hampir 25 tahun. Dan saat ini diketahui izin HGUnya sebentar lagi masanya akan berakhir," tegasnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Anggota DPRD Kalteng Fajar Hariady mengatakan, berkaitan usulan tentang penambahan ruas jalan, dia meminta kepada Kepala Dusun dan warga  agar segera membuat usulan dan proposal yang tentunya usulan tersebut masuk di musrenbang.

Menyikapi permasalahan wilayah desa dan dusun yang masuk dalam kawasan izin HGU atau yang masih berstatus kawasan hutan baik HP (Hutan produksi) dan HPK (Hutan Produksi yang dapat di konversi).

"Masalah Wilayah Desa terlanjur masuk dalam izin atau HGU ini salah satu solusinya bisa diusulkan melalui Program TORA," ujarnya.

Fajar Hariady menjelaskan, program TORA tersebut, merupakan program Presiden Joko Widodo dan masuk dalam NAWACITA. Tujuan TORA tersebut untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria atau TORA.

Baca Juga :  Pelayanan Samsat Harus Ditingkatkan Hingga ke Pelosok Daerah

Pada pasal 7 ayat 1 huruf c tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam peroses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya.

"Untuk itu saya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten agar meinventarisir, HGU-HGU yang masa berlakunya hampir habis. Sehingga ketika mengajukan perpanjangan dan pembaruan izin, pemerintah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan lahan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas.  Tentunya hal tersebut juga harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah, dan jika diperlukan RTRW yang ada direvisi kembali. Dan saya rasa hal tersebut wajar karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan keperluan pembangunan baik itu untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf d, tanah yang berasal dari kawasan hutan negara/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga sebagai sumber obyek TORA.

"Bahwa obyek TORA  bukan hanya dari pelepasan kawasan hutan, kalau membaca Perpres no86 thn 2018 obyek TORA  juga bisa berasal dr 20% kewajiban pemegang HGU yang  mau memperpanjang atau memperbaharui HGU nya," pungkasnya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fajar Hariady kembali bertemu konstituennya di Dapil II Kotim-Seruyan melalui reses.

Saat melaksanakan reses di Dusun Sulu Bakung Desa Natai Baru,Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), politisi dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini disambut baik oleh warga setempat.

Kepala Dusun (Kadus) Sulu Bakung Mujahidin, menyambut baik kunjungan Anggota DPRD Kalteng ini. Dia menyampaikan beberapa usulan di antaranya di bidang infrastruktur. Yakni penambahan ruas jalan dusun menuju Sungai Sampit.

"Kehadiran Anggota DPRD Kateng ini, menjadi suatu kehormatan buat masyarakat yang berada di pelosok. Khususnya buat kami warga Dusun Sulu Bakung Desa Natai Baru," ucap Mijahidin.

Menurutnya dengan adanya akses jalan, maka akan sangat membantu dan juga mempermudah warga yang berprofesi sebagai nelayan. "Kami sangat berharap akses jalan bisa dibangun, agar memudahkan masyarakat kami mengangkut hasil pertanian dan perikanan," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga setempat Muhammad Riandi menyampaikan, keluhan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan desa. Baik itu untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi warga adalah tentang status wilayah di mana hampir seluruh wilayah Desa Natai Baru masuk dalam areal ijin HGU perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga ada beberapa masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP).

Baca Juga :  Pelayanan Samsat Harus Ditingkatkan Hingga ke Pelosok Daerah

Pihaknya juga meminta saran dan pentunjuk serta juga arahan berkaitan dengan belum adanya program plasma atau kemitraan dari pihak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu.

"Padahal perusahaan yang berada di wilayah desa tersebut, berdiri dan beroperasi sudah hampir 25 tahun. Dan saat ini diketahui izin HGUnya sebentar lagi masanya akan berakhir," tegasnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Anggota DPRD Kalteng Fajar Hariady mengatakan, berkaitan usulan tentang penambahan ruas jalan, dia meminta kepada Kepala Dusun dan warga  agar segera membuat usulan dan proposal yang tentunya usulan tersebut masuk di musrenbang.

Menyikapi permasalahan wilayah desa dan dusun yang masuk dalam kawasan izin HGU atau yang masih berstatus kawasan hutan baik HP (Hutan produksi) dan HPK (Hutan Produksi yang dapat di konversi).

"Masalah Wilayah Desa terlanjur masuk dalam izin atau HGU ini salah satu solusinya bisa diusulkan melalui Program TORA," ujarnya.

Fajar Hariady menjelaskan, program TORA tersebut, merupakan program Presiden Joko Widodo dan masuk dalam NAWACITA. Tujuan TORA tersebut untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria atau TORA.

Baca Juga :  DPRD Sesalkan Fungsi PPI Katingan Kuala Tidak Optimal

Pada pasal 7 ayat 1 huruf c tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam peroses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya.

"Untuk itu saya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten agar meinventarisir, HGU-HGU yang masa berlakunya hampir habis. Sehingga ketika mengajukan perpanjangan dan pembaruan izin, pemerintah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan lahan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas.  Tentunya hal tersebut juga harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah, dan jika diperlukan RTRW yang ada direvisi kembali. Dan saya rasa hal tersebut wajar karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan keperluan pembangunan baik itu untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf d, tanah yang berasal dari kawasan hutan negara/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga sebagai sumber obyek TORA.

"Bahwa obyek TORA  bukan hanya dari pelepasan kawasan hutan, kalau membaca Perpres no86 thn 2018 obyek TORA  juga bisa berasal dr 20% kewajiban pemegang HGU yang  mau memperpanjang atau memperbaharui HGU nya," pungkasnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/