PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan santai dengan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Jumat (8/8/2025).
Kegiatan yang digelar dengan jalan santai bersama terlebih dahulu itu, diikuti langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Leonard S Ampung serta perangkat daerah. Jalan santai bersama tersebut menyusuri kawasan Bundaran Besar Kota Palangka Raya.
Dalam kesempatan itu, Arton menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Ia juga mengapresiasi langkah gubernur dalam mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Ini patut diapresiasi. Dalam dua hari terakhir, kami mengundang Bank Kalteng, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Mereka adalah instansi strategis yang mendukung gubernur dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, mulai 2025 dan seterusnya,” ujar Arton.
Meski demikian, Ketua DPD PDI-P Kalteng itu mengkritisi sistem pendataan alat berat yang dinilai masih lemah, karena hanya mengandalkan laporan dari pengusaha.
“Pendataan harus sampai ke lapangan. Kami menilai, kalaupun ada, hanya sekitar 0,01 persen pengusaha yang jujur melaporkan aset alat beratnya untuk dikenakan pajak,” tegasnya.
Arton mendorong tim terpadu atau satgas yang diberikan kewenangan melakukan pendataan langsung di lapangan. Hal ini, menurutnya, juga relevan untuk pengawasan pungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produksi batu bara di Kalteng.
“Kalau ESDM bilang datanya dari pusat, saat rekonsiliasi bagi hasil kita tidak punya data riil. Hanya menerima laporan dari pusat. Kita khawatir ada potensi ketidakjujuran. Satgas terpadu bersama pemkab dan pemkot ini penting. Supaya data yang kita bawa saat rekonsiliasi adalah data yang sesungguhnya,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah menjadi bagian dari visi-misi pemerintahannya.
“Kalau mau lihat, lihat visi misi kami. Infrastruktur dan kesehatan menjadi prioritas dan untuk mendukungnya PAD harus dioptimalkan,” ujarnya.
Agustiar menyebut telah memetakan tiga zona strategis dalam peningkatan PAD. Ia juga menyoroti potensi PAD yaitu sektor BBM dengan plat KH, Bank Kalteng, serta potensi pajak dari alat berat, air permukaan, dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Begitu saya menjabat, itu langsung menjadi sorotan kami. Tapi untuk mengoptimalkan PAD, tidak bisa dilakukan sendiri. Kami menggandeng DPRD, kejaksaan, kepolisian, korem, dan pihak-pihak lain yang bisa mendukung,”terangnya. (hfz)
