PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gugurnya tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan saat bertugas memberantas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei mendapat perhatian dari Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bahwa ancaman jaringan narkotika telah memasuki fase yang sangat berbahaya dan memerlukan langkah penanganan yang lebih serius.
“Peristiwa ini membuktikan bahwa sindikat narkotika berani melakukan perlawanan terbuka terhadap aparat negara. Tindakan penganiayaan hingga menyebabkan gugurnya anggota kepolisian merupakan bentuk ancaman serius terhadap penegakan hukum,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Syaufwan menilai aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi pemberantasan narkoba, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, setiap operasi harus didukung pemetaan intelijen yang akurat serta perlengkapan pengamanan yang memadai untuk menjamin keselamatan personel di lapangan.
Ia juga meminta aparat tidak surut dalam memberantas jaringan narkotika dan mendorong seluruh pelaku maupun aktor intelektual di balik peredaran narkoba diusut hingga tuntas.
“Penggunaan senjata tajam maupun senjata rakitan oleh para pelaku menunjukkan bahwa kejahatan narkoba sudah berada pada level yang sangat membahayakan. Karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,” tegasnya.
Menurut Syaufwan, bahaya narkoba telah mengancam seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia maupun kondisi ekonomi. Karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan yang efektif, terutama di wilayah pelosok.
Selain itu, ia mendorong pemerintah membuka jalur pengaduan yang aman dan responsif agar masyarakat berani melaporkan aktivitas maupun transaksi narkoba tanpa khawatir identitasnya terungkap.
Syaufwan juga menyoroti faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab masyarakat di daerah terpencil rentan dimanfaatkan sindikat narkoba. Menurutnya, minimnya lapangan pekerjaan kerap dimanfaatkan jaringan narkotika dengan menawarkan imbalan instan kepada warga untuk menjadi kurir maupun bagian dari jaringan.
“Karena itu pemerintah harus hadir, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja agar masyarakat tidak mudah direkrut oleh sindikat narkoba,” katanya.
Dalam setiap agenda reses di daerah pemilihannya, Syaufwan mengaku terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah dan melawan peredaran narkotika. Ia memastikan DPRD akan terus mendukung berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. (jef)
